2 hours ago
3
ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Pemerintah menargetkan agar Indonesia dapat mencapai posisi sebagai negara maju pada 2045. Selaras dengan itu, pemerintah menggeber digitalisasi dalam pelayanan masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, digitalisasi data pemerintah, khususnya di daerah penting untuk dilakukan sebagai bagian dari upaya sinkronisasi data. Hal ini khususnya dalam transaksi dan pengelola keuangan.
Menurutnya, pemerintah juga perlu meyakinkan bahwa pengelolaan keuangan negara efisien dan mampu menciptakan perbaikan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi di daerah-daerah. Oleh karena itu, di dalam APBN terus dialokasikan pembangunan infrastruktur digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena untuk bisa mencapai high income country (negara berpenghasilan tinggi), maka Indonesia harus bisa menghindarkan dari middle income trap," kata Sri Mulyani, dalam acara Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).
"Dan middle income trap itu biasanya muncul dalam bentuk regulasi dan policy yang membuat rumit suatu perekonomian dan makin membebankan kepada masyarakat," sambungnya.
Dalam hal regulasi, Sri Mulyani mengatakan, pihaknya bersama DPR menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Ini merupakan upaya untuk melakukan harmonisasi belanja pusat dan belanja daerah atau bahkan kebijakan fiskal pusat dan daerah.
"Seperti yang dikatakan Pak Anas (MenPAN-RB) tadi, kalau ini birokrasinya berdampak ini uangnya juga berdampak. Jadi semuanya simultan sama di dalam arah yang ingin kita capai," ujarnya.
Di UU HKPD tersebut, lanjut Sri Mulyani, pemerintah terus memperkuat sinergitas antara kebijakan fiskal pusat dan daerah. Melalui Kementerian Dalam Negeri, pemerintah juga terus melakukan sinergi membangun Bagan Akun Standar (BAS) dan pemanfaatan platform digital.
"Kebijakan dari sisi tata kelola sinergi dari bagan akun standar namanya barangkali nggak terlalu populer, tapi itu penting sekali sebagai backbone di dalam pengelolaan APBD dan bagaimana transparansi serta informasi yang bisa di-share secara tepat waktu," kata dia.
Pemerintah melalui BAS dan sinkronisasi fiskal pusat daerah, juga akan terus mendorong penyelesaian program. Menurutnya, program-program nasional seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, penurunan stunting, juga harus disinkronkan di daerah.
"Dari program muncul kegiatan dan kemudian record atau catatan mengenai output atau keluaran. Ini tidak hanya menciptakan suatu sinergi yang mendapatkan dampak dan hasil yang lebih baik,namun juga sangat penting bagi akuntabilitas dan transparansi dari pemerintahan, baik pusat dan daerah. Nah ini kemudian akan memberikan dampak terhadap kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat," ujar Sri Mulyani.
(shc/ara)
