Wapres Ma'ruf Buka-bukaan Tantangan RI Jadi Pusat Industri Halal Dunia

Semarang -

Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah terus berupaya agar Indonesia menjadi pusat industri halal dunia. Ma'ruf pun mengungkap berbagai tantangan yang sedang dihadapi untuk mencapai cita-cita itu.

Hal itu disampaikan Ma'ruf Amin dalam acara Seminar Nasional bertajuk 'Membaca Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Pemerintahan Baru Indonesia' di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (11/9/2024).

"Kita menyadari bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam mewujudkan cita-cita besar menjadi pusat industri halal dunia," kata Ma'ruf Amin dalam sambutannya.

Dia menuturkan terdapat sejumlah hal yang harus dilakukan untuk memajukan industri halal di Indonesia. Salah satunya produksi harus dari hulu ke hilir.

"Memajukan ekosistem industri halal dari sektor hulu ke hilir memerlukan upaya lebih, agar tidak hanya meningkatkan produktivitas domestik, tetapi juga memenuhi kebutuhan pasar global," ungkap Ma'ruf Amin.

Menurutnya, jika hal itu sudah terpenuhi, cita-cita bangsa Indonesia menjadi pusat industri halal dunia dapat tercapai. Maka, kata dia, ekspor produk halal makin meningkat.

"Dengan demikian, Indonesia berpeluang besar untuk meningkatkan kontribusi ekspor produk halal sektor makanan, minuman, farmasi, kosmetik, dan fesyen ke berbagai negara, seperti ke negara-negara OKI (Organisasi Kerja Sama Islam)," jelas dia.

Di sisi lain, Ma'ruf menuturkan optimalisasi ekonomi dari haji dan umrah merupakan tantangan lainnya. Menurutnya, hal itu masih harus dikaji lebih dalam.

"Tantangan lainnya yang perlu diatasi adalah optimalisasi ekonomi dari kegiatan haji dan umrah oleh jemaah Indonesia," terangnya.

"Meskipun kegiatan ini memiliki potensi ekonomi yang besar, kajian mendalam dan solusi implementatif masih diperlukan," tambah Ma'ruf Amin.

Dia menerangkan bahwa banyak dana yang mengalir pada kegiatan haji dan umrah. Namun hingga kini manfaatnya belum diterima oleh keuangan negara Indonesia.

"Jadi haji dan umrah ini banyak sekali dana yang mengalir ke Saudi Arabia. Tapi sampai hari ini manfaat yang menerimanya baru manfaat untuk negara Saudi," ungkap Ma'ruf Amin.

"Oleh karena itu pada menteri kita, Menteri Keuangan (Sri Mulyani) sudah membicarakan hal ini dengan Menteri Keuangan Saudi. Supaya manfaat itu tidak hanya diperoleh oleh pemerintah Saudi tapi juga oleh pemerintah Indonesia," ucapnga.

Selain itu, dia mengatakan, regulasi, infrastruktur, dan edukasi terkait ekonomi syariah juga harus ditingkatkan.

"Selain itu, tantangan dalam meningkatkan regulasi, infrastruktur, dan edukasi terkait ekonomi syariah juga memerlukan perhatian bersama," pungkas Ma'ruf Amin.

(ond/lir)