ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan segera mengelola tambang. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya akan mulai mengelola tambang pada Januari 2025.
Dia menyatakan pihaknya sudah resmi diberikan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tambang batu bara dari pemerintah. NU bakal mengelola tambang di Kalimantan Timur seluas 26 ribu hektare. Hal ini diungkapkan Yahya usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Yahya menargetkan pihaknya akan mulai produksi di sekitar bulan Januari 2025 mendatang. Pihaknya perlu membuat dan mempersiapkan struktur perusahaan terlebih dahulu untuk melakukan pengelolaan tambang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Segera (berproduksi), karena IUP sudah kelar mudah-mudahan Januari sudah bisa bekerja," tegas Yahya usai melakukan pertemuan dengan Jokowi, Kamis (22/8/2024).
"Kita belum membuat struktur lengkap soal perusahaan itu, nanti akan diumumkan pada saatnya," lanjutnya.
Dia menjelaskan izin tambang yang diberikan Jokowi berada di Kalimantan Timur, tepatnya di lahan tambang bekas PT Kaltim Prima Coal seluas 26 ribu hektare. Komoditas yang akan dikelola adalah batu bara.
Ketika ditanya berapa potensi produksinya, Yahya mengaku belum tahu. Pihaknya perlu melakukan penelitian lebih lanjut.
"Di Kalimantan Timur, eks KPC, relinquish dari KPC. Luasannya 26 ribu hektare. Produksinya baru sebagian dieksplorasi, sebagian kecil saja dieksplor sehingga kita belum tahu semuanya berapa belum tahu. Sebagian kecil sekali. Kita sudah bisa produksi dan eksplorasi lagi," ujar Yahya.
(hal/das)