ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta dukungann DPR agar belanja modal dapat digunakan untuk perbaikan kantor wilayah dan rumah dinas pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya di wilayah yang terdapat smelter.
"Kami sekarang mohon dibantu, banyak kantor wilayah kita di daerah yang muncul smelter hilirisasi yang pabriknya gede gede, tapi teman- teman Kemenkeu terutama pajak dan bea cukai itu kantornya sangat tidak memadai di daerah yang sekarang tiba-tiba kegiatan ekonominya sangat besar,"kata dia dalam raker dengan Komisi XI DPR, Rabu (21/8/2024).
Sri Muyani juga telah memerintahkan Sekretaris Jenderal Kemenkeu dan pejabat segera memperbaiki fasilitas perkantoran dan rumah dinas pegawai di area smelter. Karena menurut Sri Mulyani jangan sampai anak buahnya bertempat tinggal dan bekerja di tempat yang tidak layak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kami sekarang meminta Pak Sekjen kepada Eselon terkait untuk memperbaiki berbagai fasilitas perkantoran dan rumah dinas. Karena jangan sampai anak buah kita tinggal di tempat yang sangat tidak layak pada saat mereka harus mengawasi kegiatan ekonomi yang luar biasa besar dan penting," tutur Sri Mulyani
Dalam anggaran 2023 sendiri, realisasi belanja modal negara sebesar Rp 2,03 triliun. Belanja modal itu digunakan untuk pengembangan Smart Data Center Kemenkeu, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan pembangunan gedung kantor kantor wilayah serta rumah dinas pegawai.
Realisasi itu lebih rendah dari anggaran yang disediakan Rp 2,81 triliun. Kemudian lebih rendah juga dari realisasi 2022 sebesar Rp 2,37 triliun dari anggaran Rp 2,57 triliun.
Selain itu, untuk belanja pegawai tahun lalu realisasinya Rp 22,09 triliun, realisasi belanja barang Rp 42,11 triliun untuk membiayai beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan insetif melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ( BPDPKS ) untuk biodiesel.
Simak Video: Penerimaan Pajak RI Tembus Rp 1.000 T, Begini Rinciannya...
(hns/hns)