2 weeks ago
19
ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuka peluang pemberian insentif fiskal kepada pemerintah daerah (Pemda) yang dapat meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat. Program ini akan coba dibahas mulai 2025 bersama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Airlangga mendorong Pemda gencar melakukan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) di daerah masing-masing. Pemda yang bisa mengimplementasikannya dengan baik akan diberikan insentif.
"Pemerintah selama ini memberikan insentif kepada daerah baik itu untuk inflasi, kemudian untuk kegiatan lain termasuk inklusi keuangan. Jadi kalau ini mungkin tahun depan kita bisa bahas, tentunya dengan pemerintah yang baru karena amplopnya ada, bisa ditolong," kata Airlangga usai peluncuran GENCARKAN di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/8/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyambut baik kabar tersebut. Ia berkelakar bahwa pihaknya siap menjaga 'amplop' atau pos pengeluaran tersebut agar dapat disalurkan.
"Baik terima kasih Pak Menko. Saya juga seneng dengernya tadi," ujar Mahendra dalam kesempatan yang sama.
Mulanya, Mahendra memberikan pidato sambutan yang meminta dukungan kepada Airlangga untuk dapat memberikan insentif kepada daerah-daerah yang berhasil meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
"Kami mengharapkan dukungan Bapak Menko-pemerintah secara menyeluruh untuk dapat juga memberikan insentif kepada daerah-daerah yang berhasil meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masing-masing wilayah," ucap Mahendra dalam sambutannya.
Sebagai informasi, OJK telah merilis Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 yang menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.
(aid/rrd)
