2 weeks ago
14
ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Koordinator Pelaksana Stranas PK sekaligus Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengungkap, pihaknya kerap menerima keluhan dari pemerintah daerah (pemda) terkait pengelolaan tambang. Keluhan yang kerap diterima ialah terkait dengan bagian yang diterima pemda sedikit.
Padahal, pemda merasakan dampak langsung dari masalah tambang. Sebutnya seperti jalan yang rusak dan berdebu.
"Yang pertama dari KPK dari Stranas kita mendengar banyak keluhan dari pemerintah daerah bagaimana di sektor pertambangan, pemerintah daerah memang berdasarkan regulasi hanya kebagian sedikit," katanya dalam acara Penandatangan Kerjasama BUMN dan BUMD pada Sektor Pertambangan dan Pengelolaan Sampah di KPK, Jakarta, Kamis (22/8/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang jelas jalannya rusak, berdebu-debu, masyarakatnya protes tapi memang regulasi kita bilang sebagian besar itu di pusat," sambungnya.
Ia pun mengatakan, pemda Sulawesi Tenggara pernah datang ke KPK untuk mengeluh. Sulawesi Tenggara merupakan penghasil nikel, tapi pendapatan asli daerah (PAD)-nya sedikit.
Di saat yang sama, kata Pahala, BUMN juga mengeluhkan adanya oknum pemda yang merepotkan operasional BUMN. Salah satunya ialah oknum yang datang meminta sumbangan.
Sementara, ketika BUMN membutuhkan rekomendasi dari pemda dibuat lama dan tidak jelas.
"Kita dengar juga keluhan dari BUMN bahwa oknum-oknum pemda banyak juga ngrepotin operasional BUMN. Jadi lewat sumbangan itu masih lumayan, sekali-sekali datang. Tapi pokoknya kalau ada sedikit rekomendasi dibutuhkan dari pemda udah pasti habis di situ sudah pasti lama dan nggak jelas. Oleh karena itu kita bilang oknum-oknum yang begini menyusahkan BUMN pada operasional di lapangan," terangnya.
(acd/rrd)
