Istana Bantah Hasto, Jelaskan Maksud Pernyataan Jokowi di Forkopimda 2019

Jakarta -

Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana, membantah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menuding Presiden Jokowi membisiki penegak hukum untuk menekan suatu pihak. Adapun Hasto membagikan rekaman suara Jokowi dan dinilainya menjadi bukti dari yang disampaikan.

"Tidak benar tuduhan yg disebarkan oleh Bapak Hasto Kristiyanto yg menyebutkan Presiden Jokowi menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi pihak-pihak tertentu. Apalagi narasi itu diimbuhi drama pemutaran rekaman video yang disebutkannya sebagai suara Presiden Jokowi," kata Ari kepada wartawan, Sabtu (17/8/2024).

Rekaman yang dibagikan Hasto yakni suara Jokowi saat memberikan sambutan di acara Forkopimda 2019. Ari menyebut rekaman itu sudah dipotong-potong.

"Rekaman video tersebut merupakan potongan pidato/sambutan Bapak Presiden pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di SICC Sentul tanggal 13 November 2019," ujarnya.

"Sambutan Presiden pada Rapat koordinasi bisa diakses secara terbuka dan juga diliput oleh media. Namun, rekaman video pidato Presiden tersebut dipotong dan ditampilkan tidak utuh sehingga bisa menimbulkan asumsi & persepsi yang tidak tepat," lanjut Ari.

Ari lantas menjelaskan konteks maksud Jokowi. Ia menyebut Jokowi mengarahkan agar pihak manapun tidak bermain-main dengan agenda besar pemerintah.

"Adapun konteks pernyataan Bapak Presiden dalam acara tahun 2019 tersebut adalah agar tidak ada pihak manapun yang main-main dan menghalangi agenda besar pemerintah lima tahun ke depan antara lain, penciptaan lapangan kerja dan memperbaiki kinerja ekspor dan impor yang semuanya adalah untuk kepentingan bangsa & negara," ujarnya.

Jokowi kata Ari justru meminta penegak hukum untuk tidal asal menjerat seseorang. Misalnya dengan pelaku bisnis yang sedang berinovasi dengan kemajuan Indonesia.

"Bahkan dalam sambutan tersebut, Jokowi juga mengingatkan aparat penegak hukum agak tidak menjerat orang yang tidak melakukan kesalahan, misalnya pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan Indonesia," ujarnya,

Soal Tudingan Hasto

Sebelumnya Hasto mengungkit rekaman suara yang diduga merupakan suara Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam rekaman itu Jokowi berbicara mengenai upaya hukum dengan membisiki KPK, Jaksa Agung, hingga Kapolri.

Hasto awalnya menjawab pertanyaan wartawan perihal Ketum Partai NasDem, Surya Paloh, yang menyatakan NasDem tak akan mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Dia menjawab jika itu bukan kebiasaan Paloh, namun PDIP tak akan ikut campur.

Hasto menilai rakyat melihat pencabutan pengusungan Anies oleh NasDem sebagai hal yang tak biasa dan seperti ada yang ditutupi. Setelah itu, Hasto menyingung tentang adannya upaya menekan.

"Ini merupakan bagian kita lihat dari berbagai upaya-upaya yang mencoba menekan. Tadi kan beredar video kan bagaimana Pak Jokowi mengatakan akan menggunakan hukum dan kemudian melakukan pembisikan kepada Ketua KPK, kepada Jaksa Agung, Kapolri, itu tadi video yang saya terima. Apakah rekan-rekan wartawan sudah mendengar itu atau belum itu harus diklarifikasi oleh Bapak Presiden karena ini berbahaya didalam demokrasi dan penegakan hukum itu sekiranya hal tersebut benar. Udah pada mendengar belum?"kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).

Saat mengetahui wartawan belum tahu video tersebut, Hasto mengeluarkan handphone-nya lalu memperlihatkan rekaman suara Jokiwi itu. Namun Hasto tak menjelaskan perihal apa dan kapan konteks ucapan Jokowi tersebut.

Berikut isi rekaman suara Jokowi yang ditunjukkan Hasto:

Jangan main-main, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan akan saya bisikin aja, di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau ngintip sendiri kan ndak mungkin.

Hasto menuturkan perkataan Jokowi dalam rekaman ini kurang bijak. Dia mengaku menyampaikan rekaman suara itu karena momentumnya pas, yakni ketika memperingati hari kemerdekaan Indonesia.

"Nah inikan sesuatu yang menurut saya kurang bijak, sehingga Saudara-saudara sekalian mengapa ini saya sampaikan karena ini hari kemerdekaan kita, yang seharusnya dengan kemerdekaan itu setiap orang bebas dan bertanggung jawab di dalam menyampaikan pendapatnya tetapi harus dalam koridor hukum, koridor kepentingan nasional, tidak boleh sesorang melakukan intimidasi," imbuhnya.

(eva/maa)