Wanti-wanti Ekonom soal Warisan Utang Berlanjut ke Era Prabowo

Jakarta -

Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini memberikan catatan atas nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Sejumlah aspek menjadi perhatian Didik, salah satunya menyangkut defisit yang terus berlanjut dan disebutnya terus meningkat.

Defisit anggaran RAPBN 2025 yang direncanakan adalah Rp 616,2 triliun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kata dia, defisit ini sangat besar dan mau tidak mau harus ditambal dengan utang.

"Selama 10 tahun masa pemerintahan ini kebijakan utang memang ugal-ugalan sehingga warisannya akan terbawa pada masa pemerintahan Prabowo," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/8/2024).

Dengan janji politik yang banyak sekali, Didik menyebut sulit bagi pemerintahan ke depan mengurangi ketergantungan pada utang dengan mengoptimalkan penerimaan negara. Sehingga laju penerbitan surat utang negara akan terus meningkat dan merusak iklim makro karena suku bunga akan didorong naik terus.

Sampai pertengahan tahun 2024 ini telah ditawarkan setidaknya hampir Rp 1.000 SBN tetapi laku di pasar hanya separuhnya sekitar Rp 517 triliun rupiah. Pada 2023, SBN yang ditawarkan di pasar mencapai Rp 1.800 triliun, tetapi laku di pasar sebesar Rp 807 triliun.

"Jadi, selama 10 tahun ini pemerintah Jokowi sudah mendorong ekonomi utang masuk jurang sehingga harus gali lubang tutup lubang," imbuh Didik.

Ia membandingkan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang mewariskan utang sekitar Rp 2.608 triliun. Sepuluh tahun berikutnya jumlah utang mencapai Rp 8.338 triliun, naik tiga kali lipat dengan pembayaran bunga yang sangat tinggi sebesar Rp 497 triliun rupiah.

"Beban bunga utang ini jauh lebih besar dari pos anggaran kementerian, sektor maupun provinsi mana pun. Jika dibandingkan misalnya dengan APBD provinsi, pembayaran utang ini 1600 persen lebih tinggi total APBD rakyat Jawa Barat," bebernya.

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik