ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Angka populasi di Jepang terus menurun, namun di saat bersamaan Tokyo semakin dipadati penduduk. Pemerintah pun berencana memindahkan warga perempuan dengan mengiming-imingi sejumlah uang.
Melansir Soranews24, Kamis (29/8/2024), padatnya Tokyo tak berbanding lurus dengan merosotnya jumlah penduduk di daerah-daerah lain. Kondisi itu muncul disebabkan oleh menurunnya angka kelahiran lokal dan diikuti migrasi dari banyak anak muda ke Tokyo.
Nah, kini pemerintah Jepang ingin meratakan jumlah penduduk dengan langkah cukup ekstrim. Menurut layanan baru Kyodo, mereka bahkan berencana membayar 600 ribu yen atau sekitar Rp 64 juta. Anggaran itu khususnya dialokasikan kepada wanita yang ingin pindah dari Tokyo dan menikah dengan pria yang tinggal di daerah yang penduduknya sedikit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada lajang yang tinggal di 23 distrik pusat Tokyo atau yang melakukan perjalanan ke tempat kerja di dalam distrik-distrik tersebut dapat menerima tunjangan ini.
Untuk saat ini daftar kota/wilayah yang dapat dipilih belum ditentukan. Tetapi kebijakan akan menyasar daerah yang terancam kekurangan penduduk seperti di kawasan pedesaan atau setidaknya sub-urban yang lebih kecil.
Langkah ekstrim itu bukan kali pertama Jepang menawarkan uang untuk mendorong masyarakatnya pindah dari Tokyo. Saat ini juga ada hibah hingga 600 ribu Yen untuk perorangan atau 1 juta yen (sekitar Rp 106,8 juta) untuk keluarga di 23 distrik Tokyo atau pekerja pulang-pergi untuk dipindahkan.
Hal itu berlaku selama mereka mendapatkan pekerjaan lokal, melanjutkan pekerjaan mereka dengan bekerja jarak jauh, atau memulai bisnis baru di tempat tinggal mereka yang baru.
Namun untuk para wanita tidak perlu mendapatkan atau bahkan pekerjaan untuk memenuhi syarat tersebut. Menariknya lagi, tunjangan tersebut dapat terpisah dari tunjangan 600 ribu Yen untuk menikah. Sehingga, para wanita yang pindah dari Tokyo untuk menikah dan bekerja memungkinkan mendapatkan dua tunjangan tersebut.
Di sisi lain, menurut laporan Kyodo, pemberian hibah berdasarkan gender tersebut mendapatkan reaksi keras dari masyarakat. Beberapa berargumen bahwa hal itu secara tidak langsung mendorong perempuan keluar dari ibukota dan menjebak laki-laki di dalamnya.
Kendati demikian, Sekretariat Kabinet berencana untuk memasukkan dana untuk program ini dalam anggaran tahun fiskal 2025, yang dimulai pada musim semi mendatang.
(wkn/fem)