MotoGP Mandalika Sulit Bayar Hosting Fee, NTB Prioritas PON dan Pilkada

Jakarta -

InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) ITDC memastikan MotoGP Mandalika 2024 digelar pada 27-29 September, meski ada masalah pembayaran hosting fee Rp 231 miliar. Solusi diharapkan segera ditemukan.

"Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, MotoGP harus tetap jalan," kata Direktur Operasi ITDC Wenda R Nabiel seperti dikutip dari detikBali, Senin (2/9/2024).

Salah satu harapan sumber dana adalah Provinsi (Pemprov) NTB dan pemerintah kabupaten dan kota, meskipun diakui nominal hosting fee terlalu besar.

"Saya rasa sudah disampaikan juga oleh Pak Troy (Chairman MotoGP Mandalika 2024) beberapa waktu yang lalu. Jadi, kami berikan waktu dan kesempatan bagi pemprov dan pemkab," kata Wenda.

"Tentu ini bukan proses yang mudah, mengingat alokasi anggaran, APBD, dan lain sebagainya yang harus dipertimbangkan oleh mereka (pemprov dan pemkab). Oleh karena itu, kami memberikan waktu untuk berproses," dia menambahkan.

Wenda tidak mengungkapkan siapa yang akan bertanggung jawab jika pemprov tidak mampu membayar fee MotoGP Mandalika. Dia hanya menyebut angka Rp 231 miliar merupakan harga minimal yang telah dinegosiasikan dengan Dorna Sports sebagai pemegang hak komersial eksklusif MotoGP.

Wenda menegaskan nominal hosting fee MotoGP Mandalika sebesar Rp 231 miliar itu tidak dapat dinegosiasikan lagi.

"Insyaallah, hubungan kami dengan Dorna sudah baik dan angka tersebut telah melalui proses negosiasi sesuai kontrak," kata dia.

ITDC berharap pemprov dan pemkab di NTB segera menemukan solusi untuk masalah ini. Wenda optimistis hosting fee MotoGP Mandalika 2024 bisa segera dilunasi.

"Sekali lagi, kami serahkan kepada Pemprov dan Pemkab. Mereka tentu punya anggaran, dan kami menghargai prosesnya karena memang butuh waktu dan tidak mudah," kata dia.

Pemprov NTB diminta menyediakan hosting fee sebesar Rp 231,29 miliar untuk penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2024. Namun, anggaran sebesar itu tidak dapat disanggupi. Hosting fee tersebut harus dibayarkan kepada Dorna Sports sebagai pemegang hak komersial eksklusif MotoGP.

Sandiaga Usulkan Kolaborasi

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan siap berkolaborasi dalam perhelatan MotoGP 2024. Saat ini, Kemenparekraf menunggu peluang untuk bekerja sama dengan penyelenggara acara tersebut.

"Ini ditangani oleh InJourney, dan InJourney yang menandatangani kerja sama dengan Dorna. Jika diperlukan kolaborasi dengan Kemenparekraf, kami siap berkolaborasi. Kami menunggu jika ada peluang untuk berkolaborasi, kami siap mengantisipasi," ujar Sandiaga di Buleleng, Jumat (30/8).

Sandiaga menekankan MotoGP telah menjadi ikon pariwisata di Indonesia.

"Bukan hanya NTB yang merasakan dampaknya, tetapi juga seluruh destinasi wisata di Indonesia, termasuk Bali," kata dia.

Alokasi APBD NTB Prioritaskan PON Medan-Aceh dan Pilkada

Asisten III Setda NTB Wirawan Ahmad mengatakan bahwa Pemprov NTB maupun pemerintah kabupaten/kota lainnya di NTB tidak memiliki anggaran untuk membayar hosting fee MotoGP Mandalika 2024. Bahkan, Pemprov NTB juga tidak mengalokasikan anggaran untuk event MotoGP 2024 dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Kami tidak mengalokasikan anggaran itu dalam APBD 2024," kata Wirawan, Minggu (25/8).

Wirawan menjelaskan Pemprov NTB telah menyampaikan ketidaksanggupan membayar hosting fee MotoGP 2024 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, APBD NTB 2024 difokuskan untuk membiayai PON Aceh-Sumatera Utara 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

(fem/fem)