ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berbicara soal wacana skema subsidi layanan KRL Jabodetabek berbasis NIK. Dia menyebutkan bakal menggelar rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk membahas perihal itu.
Terkait kapan waktu pastinya, Budi Karya menyebut masih dicarikan waktu terbaik. Namun dia memastikan rapat itu telah diagendakan.
"Ya kita lagi merencanakan waktu. Karena Pak Menko, Bu Menteri Keuangan, tengah menyelesaikan anggaran di DPR. Setelah ini kita akan adakan rapat dan seperti apa yang (akan) dilakukan," ujar Budi Karya menjawab pertanyaan wartawan di JIExpo, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menuturkan usulan tersebut tak lepas dari implementasi teknologi di sektor transportasi. Salah satunya menyangkut persoalan pentiketan (ticketing).
"Tapi pada dasarnya, kalau kita bicara mengenainya adalah bagaimana kita mengatur ticketing itu dengan satu teknologi, intinya itu," imbuh Budi Karya.
Wacana perubahan mekanisme subsidi KRL Jabodetabek menjadi sorotan masyarakat. Mulai 2025, rencananya pemerintah bakal menerapkan subsidi KRL berbasis nomor induk kependudukan (NIK), hal ini sudah masuk dalam Buku Nota Keuangan RAPBN 2025.
Dengan perubahan skema subsidi berbasis NIK, artinya tidak semua masyarakat bisa menerima layanan KRL dengan harga yang murah seperti sekarang. Hanya orang yang pantas mendapatkan subsidi saja yang bisa merasakan layanan KRL dengan harga murah.
(ond/dnu)