Kementerian PUPR Dapat Jatah Rp 75,63 T Tahun Depan, buat IKN Rp 4 T

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 75,63 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2025. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung Asta Cita Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 dari Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) terpilih.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam Konferensi Pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta.

"Dukungan tersebut terutama pada aspek ketahanan pangan dan energi. Untuk bidang Sumber Daya Air tentu kami akan terus melanjutkan pembangunan bendungan, irigasi, baik pembangunan baru maupun peningkatan irigasi dengan total sebesar 17 ribu hektare," katanya dalam siaran pers, Sabtu (17/8/2024).

Zainal menambahkan, untuk permukiman yang baik juga diperlukan pengendalian banjir baik di desa maupun perkotaan. "Hal lain yang juga perlu kita penuhi adalah prasarana air baku, dan tentu yang terakhir untuk mengambil quick win dari tema ketahanan pangan kami juga akan melakukan cetak sawah untuk melengkapi bendungan dan irigasi yang sudah dibangun agar segera dapat dimanfaatkan," ujarnya.

Dalam hal konektivitas, melalui Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR akan terus melanjutkan pembangunan jalan nasional dari Aceh hingga Papua sepanjang 128,1 km. Pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 4,83 kilometer juga akan dilanjutkan Kementerian PUPR.

"Kemudian kita juga melanjutkan konektivitas melalui pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 4,83 km tentunya jauh lebih kecil dari jalan nasional karena pada umumnya hanya dukungan konstruksi. Untuk jalan dan jembatan tentu kita juga ingin memastikan jalan-jalan kita dapat dilalui dengan baik melalui kegiatan preservasi," kata Sekjen Zainal Fatah.

Sedangkan kegiatan-kegiatan yang menyasar lokasi di pedesaan yang menjadi salah satu misi di pemerintahan akan datang, Ditjen Cipta Karya akan terus menambah penyediaan air minum di perdesaan lewat program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

"Termasuk juga penyediaan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) tanpa meninggalkan kegiatan-kegiatan sanitasi di perkotaan. Kemudian melalui Ditjen Cipta Karya kami juga membangun kawasan-kawasan permukiman serta bangunan gedung sekolah dan madrasah yang ditugaskan," ujar Zainal.

Sementara di sektor perumahan dengan alokasi Rp 4,53 triliun, Kementerian PUPR akan terus melanjutkan dukungan pembangunan hunian vertikal maupun untuk mencapai target pembangunan rusun MBR sebagaimana diarahkan.

"Oleh karena itu keseluruhan rencana kegiatan yang dikerjakan dari alokasi anggaran Rp 75,63 triliun tersebut terus akan kita lanjutkan bukan hanya di perkotaan tapi juga di pedesaan, tentu sesuai dengan visi pemerintahan selanjutnya," tutupnya.

Alokasi anggaran buat proyek IKN di halaman selanjutnya. Langsung klik