ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Bahlil Lahadalia resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Golkar. Hal itu berdasarkan hasil Munas XI Golkar yang digelar pada Rabu (21/8).
Ketua MPR RI ke-16 Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai terpilihnya Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara aklamasi merupakan keputusan tepat. Menurutnya ini mencerminkan tradisi musyawarah untuk mufakat yang kuat dalam organisasi Partai Golkar, sebagaimana diamanatkan oleh Sila Ke-empat Pancasila.
Ketua Penyelenggara Rapimnas dan Munas XI Partai Golkar ini mengatakan musyawarah untuk mufakat menghindarkan dari jebakan dikotomi mayoritas dan minoritas, yang dapat memicu keterbelahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menegaskan musyawarah merupakan wujud implementasi sejati dari demokrasi. Sebab setiap suara dan aspirasi dihormati serta dihargai. Selain itu, kata dia, musyawarah juga menjadi cara paling egaliter dan elegan bagi kita untuk mencari titik temu dari berbagai sudut pandang, tanpa harus saling membenturkan perbedaaan yang melahirkan keterbelahan.
Usai menghadiri Penutupan Munas XI di Jakarta, Rabu (21/8) malam, Bamsoet juga menyampaikan pujiannya terhadap Bahlil. Dia menilai Bahlil sebagai sosok kader kompeten dan mumpuni, yang terlahir dan dibesarkan oleh Partai Golkar dari daerah. Kerasnya perjalanan kehidupan, telah menjadikannya sebagai pribadi yang tangguh dan mandiri.
"Karakter inilah yang menghantarkan Pak Bahlil sukses menjadi pengusaha dan menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI periode 2015-2018. Hingga kemudian dipercaya sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Jokowi. Bercermin dari perjalanan hidup beliau, kiranya segenap kader Partai Golkar dapat belajar, bahwa kesuksesan adalah hasil dari kerja keras, kesabaran, dan ketekunan. Bukan hasil yang didapatkan secara instan," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (22/8/2024).
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan ke depan dinamika dan kontestasi politik di Tanah Air akan semakin menantang. Kendati demikian, tantangan tersebut harus dihadapi dengan optimistis, serta mengedepankan keteguhan komitmen dan loyalitas dari seluruh kader.
Dia meyakini berbekal soliditas organisasi yang terus dijaga dan pelihara, Partai Golkar akan mampu berjaya.
"Dalam waktu dekat, kita juga akan dihadapkan pada kontestasi Pilkada Serentak pada tanggal 27 November 20204. Apalagi dengan adanya putusan MK berkenaan dengan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah, yang sedikit banyak akan berpengaruh pada peta politik dalam penentuan calon kepala daerah yang akan diusung. Namun Partai Golkar bukanlah partai kemarin sore," ujar Bamsoet.
"Kita pernah dihadapkan pada berbagai tantangan yang jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi saat ini. Sejarah mencatat, kita tetap eksis menjadi partai besar, bukan karena kita tidak pernah menghadapi aral melintang, tapi justru karena kita sering ditempa dan ditimpa oleh berbagai cobaan dan ujian," jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengingatkan partai politik (parpol) termasuk Golkar, menjadi instrumen sentral dan strategis dalam sebuah sistem demokrasi. Terlebih di Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila.
Menurutnya parpol satu-satunya lembaga yang diakui Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen yang berhak menentukan pasangan calon presiden/wakil presiden dalam pemilihan umum. Rakyat tinggal memilih dari apa yang sudah ditentukan tersebut, termasuk dalam hal pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.
Posisi tersebut, dinilai Bamsoet menjadikan posisi parpol begitu kuat. Terlebih parpol juga satu-satunya lembaga yang diberi amanat undang-undang untuk menyeleksi pejabat publik baik di tingkat daerah maupun pusat melalui pemilu. Hampir semua pimpinan dan anggota komisi negara diseleksi oleh parpol yang masuk atau lolos ke DPR.
Bahkan, seleksi Gubernur dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, pimpinan dan anggota BPK, Komisi Yudisial, KPK, KPU, hakim agung, dan hakim konstitusi menjadi ranah parpol melalui kewenangan fraksinya di DPR. Dengan melihat besarnya kekuatan parpol, Bamsoet menyayangkan peran dan fungsi yang tidak berjalan semestinya, serta tidak segendang-sepenarian dengan harapan masyarakat.
"Golkar harus segera mengambil posisi untuk memenuhi harapan masyarakat untuk menjadi solusi bagi berbagai masalah bangsa. Golkar harus mampu mencegah kehadiran parpol yang acapkali terkesan menjadi problem atau beban dari sistem demokrasi dan pemerintahan yang dihasilkan oleh pemilu. Seperti kata pepatah Yunani, Qui legitime sertaverit coronabitur yang artinya siapa yang berjuang secara sah dan benar akan mendapatkan mahkota dan Victoria concordia crescit, keberhasilan hanya didapat dengan keharmonisan," pungkas Bamsoet.
(ncm/ega)
...