ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana hari ini melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Dia mengaku banyak berbincang soal persiapan Program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai awal 2025 mendatang.
Dadan mengatakan dirinya memberikan laporan terkini kepada Jokowi soal pembentukan struktur dan tata kelola organisasi. Sekaligus persiapan pembentukan peraturan-peraturan badan yang memayungi program kerja instansinya tersebut.
Perlu diketahui instasi Dadan sendiri baru saja dibentuk lewat Perpres 83 tahun 2024 aturan ini baru diteken 15 Agustus, sementara itu Dadan dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional di 19 Agustus 2024. Dadan ditugasi untuk mempersiapkan badan baru tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama gini kami kan Badan Gizi saya ditunjuk jadi Kepalanya tugas utamanya siapkan sesuatu terkait dengan pelaksanaan program ini agar di 2025 bisa dilakukan. Karena ini badan baru maka hal yang perlu disiapkan adalah bagaimana melengkapi seluruh struktur organisasi termasuk peraturan peraturan yang akan diterapkan nanti," beber Dadan ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).
Dia mengatakan persiapan Badan Gizi bisa selesai secepatnya, targetnya mulai Desember 2024 instansi tersebut sudah bisa menerima DIPA Anggaran untuk menjalankan tugas Program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai pada 2 Januari 2025.
"Secepatnya (persiapan organisasi selesai). Targetnya kalau semua lancar maka kami ingin agar Desember kami terima DIPA dan 2 Januari program makan bergizi gratis dilaksanakan," sebut Dadan.
Anggaran Makan Bergizi Gratis sendiri ditetapkan sebesar Rp 71 triliun di 2025. Anggaran sebesar itu, kata Dadan, akan digunakan untuk pelaksanaan program hingga operasional Badan Gizi Nasional selaku eksekutor program.
"Sementara anggaran masih Rp 71 triliun. Itu mencakup semuanya (termasuk operasional badan)," sebut Dadan.
Program Makan Bergizi sendiri, kata Dadan, ini akan diberikan kepada 82,9 juta penerima manfaat mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA. Termasuk juga dari sekolah-sekolah keagamaan.
Karena instansi baru, Dadan juga mengatakan pihaknya belum memiliki kantor sampai saat ini. Menurutnya, urusan kantor masih dikoordinasikan dengan Kementerian Sekretariat Negara.
"Tadi pak Presiden juga tanya di mana kantornya, dan kami masih berkoordinasi juga dengan pak Mensesneg terkait dengan itu," sebut Dadan.
(hal/das)