1 week ago
8
ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan terkait partisipasi Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan 17 Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Menurutnya, Kementerian ATR/BPN sesuai dengan kewenangannya ikut berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan serta pengurangan kesenjangan yang tertuang dalam SDGs melalui program Reforma Agraria.
Dia mengatakan pada program yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah ini, dalam kurun waktu 10 tahun Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan 12,5 juta hektare tanah yang kemudian dapat dimanfaatkan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita yakin bahwa tanpa tanah tidak akan ada makanan, tidak ada kehidupan, dan tidak ada masa depan. Oleh karena itu, kita mengimplementasikan Reforma Agraria, kebijakan strategis yang menargetkan untuk meredistribusikan kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata AHY dalam keterangan tertulis, Kamis (12/9/2024).
Hal ini dia ungkapkan saat menjadi keynote speaker dalam International Conference of UNAIR Postgraduate School 2024 pada Rabu (11/9/2024) di Surabaya, Jawa Timur.
Prestasi ini kemudian mendapatkan pengakuan dari Bank Dunia hingga Menteri ATR/Kepala BPN diundang ke Washington DC pada Mei 2024 lalu untuk menceritakan bagaimana kisah sukses pendaftaran tanah Indonesia di acara World Bank Land Conference yang dihadiri lebih dari 1.000 peserta.
Kementerian ATR/BPN juga turut berkontribusi dalam menangani perubahan iklim (SDGs poin Climate Action) dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang bertujuan untuk mempermudah pemberian Hak Guna Usaha (HGU) untuk perdagangan karbon.
"Kebijakan ini sejalan dengan long-term strategy for low carbon and climate resilience 2050 dan mencapai target zero emission 2026," jelas AHY.
Tak hanya itu, dengan Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN juga berusaha mewujudkan SDGs dalam konteks kota dan komunitas yang berkelanjutan.
"Kita mengimplementasikan kebijakan mixed-used planning and compact city dalam mengembangkan kota dan membawa dampak besar untuk menurunkan emisi karbon secara besar-besaran. Kami juga mengharuskan banyak kota untuk menyediakan setidaknya 30% Ruang Terbuka Hijau di wilayah mereka untuk menyerap karbon secara alami," ungkap AHY.
Adapun konferensi internasional ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Australia, Pakistan, China, Oman, India, Sri Lanka, Bangladesh, Taiwan, Nigeria, Macedonia Utara, Kamboja, dan Maroko yang hadir secara luring dan daring. Acara ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Sumberdaya UNAIR, Muhammad Adyan dan Direktur Pascasarjana UNAIR, Badri Munir Sukoco.
Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Provinsi Jawa Timur.
(akd/ega)
