ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Program makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto berpotensi digelontorkan dalam bentuk uang kepada lembaga pendidikan. Hal ini diungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa.
Menurutnya, sejumlah sekolah sudah memiliki program serupa sehingga diperlukan opsi lain. Meski digelontorkan dalam bentuk uang, pemerintah tetap akan mengawasi kandungan gizi dari makanan yang diberikan.
"Kalau sekolah itu punya fasilitas untuk itu, apakah cukup dengan dalam bentuk. Misalnya dikasih uangnya. Misalnya pondok pesantren, mereka kan sudah masak, sudah ada sendiri, mungkin kita berikan dalam bentuk (uang), tetapi kita kontrol kalorinya harus seperti apa, standar gizinya seperti apa," katanya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, standar gizi menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan program ini. Ia menyebut kebutuhan gizi masyarakat Indonesia saat ini cukup memprihatinkan untuk usia-usia tertentu.
Adapun sejauh ini pemerintah sudah mengantongi data hampir 16 juta calon penerima program makan bergizi gratis. Mereka terdiri dari ibu hamil, anak sekolah, hingga siswa di pondok pesantren.
Program ini nantinya akan disalurkan selama 5 kali dalam waktu seminggu. Selain baik bagi pertumbuhan anak-anak, Suharso menyebut program ini bisa mendongkrak ekonomi rakyat.
"Tapi kan kita sudah lihat misalnya minimal Rp 15 ribu ya kan, sekarang kita dapat angka 15,9 juta Hampir 16 juta, terdiri dari Ibu hamil, anak-anak sekolah, terus anak-anak di pondok pesantren dan diberikan dalam waktu 5 kali dalam sehari," pungkasnya
(ily/rrd)