2 weeks ago
17
ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Sebanyak 4.300 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikerahkan untuk mengamankan kunjungan Pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, di Indonesia. Termasuk pasukan khusus dan penembak runduk atau sniper TNI juga dikerahkan dalam pengamanan tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Pangkogabwilhan I, Laksdya TNI Agus Hariadi. Dia menyebut hal itu merupakan prosedur tetap dalam pengamanan tamu kenegaraan.
"Ya, itu sudah ada protapnya sendiri (pengerahan pasukan khusus dan sniper). Sesuai dengan protapnya VVIP, kita tidak berani ngambil risiko. Jadi semua ring sudah ada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing," ujar Agus kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (2/9/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia memastikan telah menyiapkan segala kebutuhan pengamanan selama lawatan Paus Fransiskus di Tanah Air. Termasuk juga cara mengantisipasi gangguan yang kemungkinan terjadi.
"Artinya itu tadi disampaikan bahwa ini pertaruhan kehormatan negara, jadi kita sudah punya standarnya itu dan kita sudah simulasikan, kita sudah gladikan," tegas Agus.
"In case di ring-ring berapa seandainya kemungkinan itu akan terjadi, kita sudah punya bagaimana cara mengantisipasinya," sambung dia.
Agus menyebut, selain 4.300 prajurit yang dikerahkan, TNI juga menyiagakan sejumlah alutsista untuk menambah kekuatan pengamanan. Namun, dia belum menjelaskan jenis dan jumlah alutsista yang dikerahkan dalam operasi pengamanan itu.
"Untuk pasukan TNI yang digelar di operasi ini sekitar 4.300 dengan standar kekuatan alutsista yang sudah ada basicnya," terangnya.
Dia menuturkan selain agenda pengamanan Paus, operasi gabungan ini juga guna mengamankan gelaran International Sustainability Forum (ISF) 2024. Pihaknya berkolaborasi dengan Paspampres dan Polri guna mengawal kelancaran dua kegiatan kenegaraan itu.
"Selain Paus tadi bersamaan waktunya dengan kegiatan International Sustainability Forum yang akan menghadirkan beberapa pejabat negara dari negara asing setingkat presiden atau perdana menteri," tutur Agus.
"Sudah ada standarnya, dengan beberapa kepala negara, berapa kekuatan, alustisa yang digelar, termasuk kekuatan personel. Itu sudah ada standar pakemnya," pungkas dia.
(ond/knv)
