5 hours ago
4
ARTICLE AD BOX
Presiden Prabowo Subianto(Dok.Antara)
PENGAMAT politik dari Citra Institut Yusak Farchan menilai Presiden Prabowo Subianto harus lebih solutif dalam merespons berbagai tuntutan masyarakat yang muncul belakangan ini. Ia menekankan, negara tidak boleh absen dalam memberikan perlindungan, terutama bagi korban kekerasan aparat saat aksi demonstrasi.
Menurutnya, keberpihakan negara seharusnya tidak berhenti pada kalangan aparat, tetapi juga meliputi masyarakat sipil yang menjadi korban. "Negara wajib hadir melindungi dan menjamin korban-korban kekerasan aparat dalam aksi demonstrasi, bukan hanya driver ojol Affan, tapi juga korban-korban lainnya," ujar Yusak saat dihubungi, Selasa (2/9).
Ia mengingatkan, kebijakan Presiden Prabowo yang memberikan kenaikan pangkat bagi aparat kepolisian korban bentrokan bisa dinilai timpang jika tidak diimbangi dengan langkah nyata dalam menjamin masa depan keluarga korban dari masyarakat.
Terkait isu etik di parlemen, Yusak menilai kebijakan partai-partai yang menonaktifkan anggota DPR bermasalah tidak cukup menyelesaikan persoalan. Ia menilai mekanisme yang tepat adalah dengan Penggantian Antarwaktu (PAW). Menurutnya, istilah nonaktif tidak dikenal dalam aturan hukum yang berlaku.
"Istilah non aktif tidak dikenal dalam UU MD3 maupun UU Pemilu dan tidak memiliki implikasi hukum serius karena Anggota DPR bermasalah tersebut masih bisa menikmati seluruh fasilitas gaji, tunjangan dan lain-lain," jelasnya.
Lebih lanjut, Yusak menegaskan, aspirasi publik menginginkan sanksi permanen terhadap wakil rakyat yang terbukti melanggar hukum atau etika. "Yang diinginkan rakyat itu, mereka dipecat permanen alias tidak menikmati lagi seluruh fasilitas Anggota DPR. Jadi harus segera diurus PAW-nya," tambah dia.
Di sisi lain, ia menyoroti instruksi Presiden kepada TNI dan Polri untuk menindak tegas pelaku demo anarkis. Menurutnya, langkah tersebut harus tetap dalam koridor prosedur agar tidak menimbulkan korban baru di lapangan. Ia mengingatkan adanya potensi aparat bertindak represif jika tidak ada pengawasan ketat.
“Prinsipnya, semakin aparat represif, semakin terbuka peluang jatuhnya banyak korban. Penting untuk memastikan perintahnya tidak dibelokkan di tingkat lapangan," kata Yusak.
Selain itu, dia juga mendorong Presiden segera mengambil langkah konkret terkait program-program populis. Beberapa di antaranya adalah membatalkan kenaikan iuran BPJS, tidak menaikkan pajak yang membebani masyarakat, mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset, serta merespons tuntutan buruh terkait kenaikan UMP.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut dapat memperkuat posisi politik Presiden sekaligus memperkecil jarak antara pemerintah dengan rakyat.
"Kalau Prabowo bisa mengkapitalisasi dukungan rakyat dengan menjawab tuntutan masyarakat, saya kira rakyat akan bersama Prabowo untuk sikat koruptor khususnya koruptor-koruptor kelas kakap di sektor migas, sawit, tanah, pertanian dan perkebunan," pungkasnya. (P-4)
