PBNU Jawab Cak Imin soal PKB Bukan Punya NU: Ada Ikatan Historisnya

Jakarta -

PBNU menjawab pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang menyebut PKB bukan milik NU. Ketua PBNU Umarsyah menyebut hubungan NU dan PKB harus dilihat secara historis bukan lewat hukum formal semata.

"Kalau dilihat secara formal perundang-undangan iya, tetapi kan di sini persoalannya bukan hanya sekadar hal yang formal. Ada hal-hal yang informal yang merupakan komitmen dasar dalam pendirian PKB itu oleh PBNU," kata Umarsyah dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

Umarsyah mengatakan PBNU memiliki andil penting dalam pendirian PKB. Peran itu juga disebut telah tertuang dalam dokumen pembentukan PKB sebagai partai politik.

"Semuanya ada kok dokumen-dokumennya secara tertulis ada lengkap. Jadi nggak bisa dikesampingkan itu dokumen-dokumen yang menyangkut masalah historis dan komitmen-komitmen antara pengurus di DPP PKB yang dibentuk oleh PBNU dengan PBNU dan dengan para ulama," katanya.

Rais Syuriah PBNU Cholil Nafis menambahkan, secara formal, PKB dan NU memang berdiri secara terpisah. Namun, dia mengatakan para ulama NU berinisiatif dalam mendirikan PKB sebagai sebuah partai politik.

"Jadi saya ingin pertegas saja, teman-teman sekalian, memang menurut legal formalnya berdiri sendiri karena memang pada saat pendirian itu NU tidak mungkin menjadi partai politik. Kemudian para ulama dan secara formal PBNU membentuk tim untuk pembentukan PKB. Artinya secara historis PKB itu ada ikatan dengan PBNU," kata Cholil.

Menurut Cholil, pihaknya ingin mengembalikan kekuatan politik PKB yang bersumber pada ulama. PBNU juga ingin mengembalikan posisi wewenang di PKB yang tidak berpusat pada Ketua Umum seorang.

"Maka tadi disampaikan oleh Pak Umarsyah bagaimana Dewan Syuro tetap menjadi yang paling kuat di situ tidak menjadi kekuatan tunggal dari Ketua Umum. Oleh karena itu kita ingin mengembalikan proses berpolitiknya pun menjadi proses ada nilai-nilai keulamaan," jelas Cholil.

"Kemudian menyerap visi-visi kebangsaan, religious, juga terisi. Itu yang kita kembalikan di situ sehingga kembali pada prinsip dasarnya di dalam pendirian partai politik termasuk juga prinsip dasar bagaimana memperjuangkan nilai-nilai keagamaan, keulamaan dalam konteks politik praktis dan politik kebangsaan itu," sambungnya.

Cak Imin Sebut PKB Bukan Milik NU

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan PKB bukan milik segelintir orang. Cak Imin mengatakan PKB milik rakyat Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Cak Imin dalam acara penyerahan dukungan PKB kepada para calon kepala daerah di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Minggu (18/8). Cak Imin awalnya menjelaskan, PKB lahir dari semangat para pendirinya untuk mewujudkan Indonesia yang adil.

"Setelah tumbangnya rezim Orde Baru, lahirlah Orde Reformasi, demokrasi menjadi pilihan sistem dan di situlah PKB menjadi sarana tempat perjuangan cita-cita para ulama NU untuk diabdikan bagi terwujudnya keadilan kemakmuran dan kesejahteraan," kata Cak Imin.

Cak Imin mengatakan dia ikut menjadi salah satu pendiri PKB dan menyusun dokumen lahirnya PKB. Sesuai dengan tujuan awal, kata Cak Imin, PKB tidak mengabdi untuk lembaga tertentu.

"Maka begitu lahir tema utamanya adalah dari NU untuk bangsa dari ulama untuk rakyat Indonesia. Sehingga tidak ada pengabdian kepada person atau lembaga tertentu," tuturnya.

Cak Imin mengatakan PKB berpegang teguh pada amanat para pendiri PKB kuat hingga saat ini. Dia mengatakan dirinya tidak mengklaim PKB sebagai miliknya.

"Sebagai salah satu pendiri, kita tidak boleh juga mengklaim bahwa ini kami sebagai pendiri memiliki pegangan, memiliki kendali, tidak. Sekali lagi, saya ingin sampaikan partai ini adalah milik publik dan milik rakyat Indonesia," jelasnya.

"Partai ini milik seluruh anak negeri di Indonesia, partai ini bukan milik Muhaimin, bukan milik NU, bukan milik sekelompok orang, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Ini penting supaya kita mengerti betul spiritnya. Kalau sudah partai terpersonifikasi atau partai terkotak dalam suatu kelembagaan, pasti partai itu akan semakin mengecil," sambungnya.

(ygs/taa)