Menlu Retno ke Kamboja Bahas soal Kerja Sama Pertahanan hingga Kasus TPPO

Jakarta -

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi melakukan pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) antara Indonesia dan Kamboja di Phnom Penh. Dalam pertemuan itu, Retno membahas sejumlah hal mengenai kerja sama pemerintah Indonesia dengan Kamboja di antaranya mengenai pertahanan-keamanan dan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Pertemuan ini berlangsung, Rabu (21/8) di Phnom Penh, pertemuan JCBC kali ini adalah pertemuan yang kelima, sementara pertemuan yang keempat dilakukan di Jakarta pada 2018. Pertemuan ini dipimpin oleh Retno bersama dengan Deputi PM Menteri Luar Negeri Kamboja, Sok Chenda Sophea.

Retno mengungkapkan ada lima topik besar yang dibahas dalam JCBC yaitu kerja sama politik, kerja sama pertahanan dan keamanan, kerja sama ekonomi, kerja sama sosial budaya dan pariwisata, serta mengenai masalah atau isu di kawasan dan juga isu global. Di bidang pertahanan, Retno mengatakan Kamboja tertarik membeli helikopter buatan Indonesia.

"Pertama, mengenai kerja sama pertahanan-keamanan. Rekan-rekan, kerja sama pertahanan-keamanan kedua negara sudah lama terjalin erat, melalui dialog, latihan bersama, dan juga capacity building. Dalam pertemuan saya mendorong penguatan kemitraan di bidang pertahanan, termasuk kerja sama industri pertahanan. Dalam hal ini, Kamboja menyampaikan ketertarikan untuk membeli sejumlah peralatan militer produksi Indonesia seperti helikopter dan senjata ringan," kata Retno dalam keterangannya, Kamis (22/8/2024).

Karena ketertarikan Kamboja itu, Retno pun mengundang pihak Kamboja untuk mengunjungi industri pertahanan Indonesia seperti ke PT PINDAD dan PTDI dan juga berpartisipasi dalam Indo Defence Expo & Forum yang akan diselenggarakan pada November tahun ini. Retno juga menyambut baik kunjungan KRI Bima Suci ke Pelabuhan Sihanoukville pada 16-19 Agustus lalu yang menjadi simbol eratnya hubungan kedua Angkatan Laut.

Isu kedua yang dia bahas mengenai kasus TPPO. Retno mengatakan sudah ada 842 WNI yang terlibat kasus online scamming, kasus ini diketahui atas kerja sama KBRI dan pemerintah Kamboja.

"Saya sampaikan bahwa tahun lalu saja, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh telah menangani 842 kasus online scamming yang melibatkan WNI. Saya sampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kamboja kepada Pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Dan untuk memperkuat upaya penanggulangan TPPO, di dalam pertemuan saya juga mendorong pembentukan mekanisme bilateral khusus untuk pencegahan TPPO secara lebih efektif," katanya.

Kemudian, Retno menyebut dalam rapat itu membahas penguatan kerja sama ekonomi. Dia mengapresiasi kepercayaan masyarakat Kamboja terhadap produk-produk Indonesia karena nilai perdagangan kedua negara terus meningkat.

"Tahun lalu, nilai perdagangan kedua negara mencapai hampir 1 miliar USD dan Angka ini tentu masih dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, kami sepakati untuk mendorong kemitraan business-to-business. Saya juga mengundang para pebisnis Kamboja untuk mengunjungi Pameran Produk dan Jasa 'Sousdey Indonesia' bulan September depan yang akan diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh," ungkapnya.

Lalu, Retno juga menekankan pentingnya kerja sama ketahanan pangan dan investasi dan ketertarikan serta kesiapan sejumlah Perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di bidang industri pangan dan infrastruktur di Kamboja. Retno pun meminta dukungan Pemerintah Kamboja untuk memfasilitasi perusahaan-perusahaan Indonesia yang ingin berinvestasi ke Kamboja.

Pembahasan kempat yakni kerja sama sosial budaya. Retno mendorong finalisasi MoU Kerja Sama Kebudayaan yang akan memperkuat kolaborasi dalam melestarikan benda-benda sejarah dan warisan budaya serta kerja sama museum dan arkeologi. Dan terakhir hal yang dibahas adalah penguatan kerja sama konektivitas. RI dan Kamboja sepakat mendorong joint feasibility studies untuk pelayaran langsung dan pembukaan jalur penerbangan langsung untuk destinasi baru.

Forum pertemuan itu tidak hanya membahas seputar kerja sama antara dua negara. Tetapi, juga ada membahas situasi mengenai Palestina dan Myanmar.

Di Kamboja, Retno juga melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet. Selain menyampaikan salam hormat dari Presiden Joko Widodo kepada PM Hun Manet saya juga menyampaikan bahwa peringatan 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara tahun ini merupakan momentum yang baik untuk semakin memperkuat kemitraan kedua negara.

"Kepada PM Kamboja, saya juga menjelaskan hasil-hasil pertemuan JCBC secara garis besar, terutama mengenai masalah penguatan kerja sama di bidang pertahanan, pemberantasan kejahatan lintas batas, kerja sama perdagan...