Kejagung Sebut Jessica Wongso Pernah Ajukan PK 2018, Apakah Bisa Lagi?

Jakarta -

Jessica Kumala Wongso sudah bebas bersyarat tetapi berencana mengajukan peninjauan kembali atau PK terhadap kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna Salihin. Kejaksaan Agung (Kejagung) pun ikut memberikan komentar.

"Kalau tidak salah, tahun 2018 yang bersangkutan sudah pernah mengajukan PK dan ditolak," kata Harli Siregar selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung di kantornya, Selasa (20/8/2024).

Harli lantas merujuk pada Pasal 263 Ayat (3) KUHAP yang menyebutkan PK hanya bisa dilakukan 1 kali. Namun, masih menurut Harli, ada pula Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan PK bisa dilakukan lebih dari 1 kali tapi ada syaratnya terkait ilmu pengetahuan.

"Memang terkait dasar hukum ini masih ada debatable karena kenapa kalau kita mengacu pada UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 itu ditegaskan kembali bahwa PK hanya bisa dilakukan satu kali. Tapi dalam perkembangan hukum di dalam Putusan MK Nomor 34 Tahun 2013 dibuka kemungkinan bahwa peninjauan kembali bisa dilakukan lebih dari satu kali tapi dengan pertimbangan bahwa adanya peranan ilmu pengetahuan dan teknologi di situ," terangnya.

"Namun kalau kita lihat lagi dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2014 ditegaskan kembali PK hanya bisa dilakukan satu kali. Jadi yang harus kita cermati, bahwa PK ini kan akan disampaikan ke MA nanti hakim akan menyikapi terkait dengan formalistik hukum ini kita serahkan ke pengadilan. Kita tidak dalam konteks itu, saya hanya menjelaskan bahwa hukumnya begini dasarnya. Karena memang pengadilan tidak bisa menolak perkara, itu prinsip, ada hukumnya," tambahnya.

Jessica Bakal Tetap Ajukan PK

Pengacara Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, mengatakan pihaknya akan tetap mengajukan permohonan peninjauan kembali meskipun Jessica sudah bebas bersyarat. Otto mengatakan putusan terhadap Jessica tidak sesuai dengan fakta yang mereka yakini.

"Soal kami tidak terima putusan ini apa tidak itu soal lain, tapi karena itu formal sudah keluar saya hormati itulah putusan. Tetapi kami sebagai lawyer dilakukan diskusikan dengan Jessica merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Okeh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu ya jadi itu posisinya," kata Otto Hasibuan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (18/8).

Otto menyebutkan hukum memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pihak. Tim hukum Jessica akan memberikan bantuan hukum untuk PK.

"Sebagai seorang lawyer saya harus menghormati keputusan pengadilan, tetapi hukum juga memberikan kita kesempatan kepada semua pihak ya, termasuk Jessica apabila merasa ingin mengajukan PK hukum juga memberikan kesempatan kepada dia," ungkap dia.

"Terus terang aja saya kita mengambil posisi bahwa Jessica sudah dibebaskan dengan bebas bersyarat, ya kan, jadi kami selalu menghormati hukum apa pun putusan sudah pengadilan itu kan sudah jelas bahwa Jessica dinyatakan bersalah, itu putusan pengadilan yang harus saya hormati sebagai seorang lawyer," tambahnya.

Otto Hasibuan mengatakan pihaknya memiliki bukti baru. Dia meyakini bukti baru itu bisa mengubah penilaian hakim.

Diketahui, Jessica Kumala Wongso bebas bersyarat kemarin, Minggu (18/8) dari lapas Pondok Bambu. Selama menjalani masa bebas bersyarat, Jessica harus menjalani wajib lapor hingga 2032.

"Selama menjalani PB, yang bersangkutan wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara dan akan menjalani pembimbingan hingga 27-03-2032," kata Kepala Kelompok Kerja Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Deddy Eduar Eka Saputra, dalam keterangan tertulis, Minggu (18/8).

Deddy menjelaskan bahwa Jessica dinilai telah berkelakuan baik. Jessica mendapatkan total remisi sebanyak 58 bulan 30 hari.

Deddy mengatakan Jessica mendapat pembebasan bersyarat (PB) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RI Nomor PAS-1703.PK.05.09 Tahun 2024.

(taa/dhn)