1 month ago
25
ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Ketua DPP Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat yang menduga isu pergantian Menkumham di era Presiden Joko Widodo lantaran perpanjangan kepengurusan PDIP. Dasco menegaskan jika permintaan pergantian Menkumham untuk percepatan sinkronisasi.
"Pertama, saya luruskan bahwa permintaan pergantian Menkumham itu dalam rangka percepatan sinkronisasi. Itu ada beberapa pos yang kita minta untuk percepatan dalam rangka sinkronisasi untuk kelancaran pemerintahan baru," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).
Dasco menegaskan spekulasi pergantian menteri lantaran politik tidaklah benar. Ia menyebut hal itu murni untuk sinkronisasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehingga spekulasi motif politik dan lain-lain tentunya tidak benar," tegasnya.
Ketua DPP PDIP Djarot sebelumnya mempertanyakan alasan pencopotan elite PDIP, Yasonna Laoly, dari jabatan Menkumham. Djarot menduga Yasonna diganti karena memperpanjang kepengurusan DPP PDIP tanpa persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Karena Pak Yasonna mungkin ditegur karena tidak meminta persetujuan kepada Presiden atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP partai kemarin," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).
"Karena pengesahan kepengurusan partai harus melalui Kemenkumham," ungkapnya.
Pertanyaan yang sama diutarakan Wasekjen PDIP Adian Napitupulu. Menurutnya, pergantian Yasonna di penghujung masa jabatan cukup janggal karena sudah membantu Presiden Jokowi sejak 2014.
"Yasonna itu sudah dua periode bersama Jokowi sejak 2014, apakah menukar teman lama dengan teman baru adalah sebuah kebiasaan? Ataukah ada hubungan perpanjangan masa jabatan DPP PDIP ada penambahan yang ditandatangan Pak Yasonna atau ada apa?" kata Adian.
Adian juga menduga Yasonna akan menjadi batu sandungan dari produk hukum yang bakal dikeluarkan oleh pemerintah di sisa masa jabatan Presiden Jokowi.
(dwr/taa)
