ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada usulan kenaikan belanja kementerian/lembaga (K/L) dari Rp 976,79 triliun menjadi Rp 1.094,66 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Kenaikan anggaran tersebut untuk menjalankan usulan program presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Belanja negara kalau usulan dari quick win presiden terpilih pemerintahan baru adalah untuk belanja K/L terjadi kenaikan dari Rp 976,79 triliun menjadi Rp 1.094,66 triliun, atau naik Rp 117,87 triliun," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI tentang Penetapan Postur Sementara RUU APBN 2025, Rabu (4/9/2024).
Kenaikan anggaran itu setidaknya untuk menjalankan empat program Prabowo. Anggaran tersebut di antaranya diambil dari anggaran non K/L yang turun dari Rp 1.716,40 triliun menjadi Rp 1.606,78 triliun, atau turun Rp 109,61 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan komposisi perubahan belanja non K/L yang selama ini disebut BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara), maka belanja non K/L akan turun Rp 109,61 triliun," jelas Sri Mulyani.
Program pertama yakni untuk anggaran Badan Gizi Nasional sebesar Rp 71 triliun. Lembaga tersebut baru dibentuk untuk menjalankan program unggulan Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis.
Kedua, untuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rp 3,25 triliun menjalankan berbagai program pemeriksaan gratis bagi 52,2 juta orang seperti tensi, gula darah, hingga foto rontgen di berbagai puskesmas maupun rumah sakit daerah. Selain itu, untuk menjalankan rumah sakit berkualitas di daerah yang dianggarkan Rp 1,8 triliun guna meningkatkan rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C dengan melengkapi sarana dan prasarananya.
"Sehingga Kemenkes akan ditambah anggarannya Rp 3,2 triliun plus Rp 1,8 triliun," jelasnya.
Program ketiga yakni Prabowo mengarahkan untuk program renovasi sekolah sebesar Rp 20 triliun yang akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Lalu program sekolah unggulan terintegrasi untuk 4 lokasi dengan anggaran Rp 2 triliun di bawah Kemendikbudristek dan Kementerian Agama.
"Ini dari renovasi ruang kelas sampai MCK sehingga nanti anggaran Kementerian PUPR ditambah Rp 20 triliun apabila disetujui Banggar dan Komisi," tutur Sri Mulyani.
Program keempat yakni terkait ketahanan pangan, di mana Prabowo telah memberi arahan untuk meningkatkan lumbung pangan nasional, daerah dan desa dengan anggaran Rp 7,5 triliun untuk Kementerian PUPR. Selain itu, Rp 7,5 triliun untuk Kementerian Pertanian melakukan program intensifikasi 80 ribu Ha dan pencetakan sawah baru atau ekstensifikasi 150 ribu Ha.
"Ini yang nanti kemudian PUPR ditambah lagi Rp 7,5 triliun, Kementerian Pertanian ditambah Rp 7,5 triliun apabila sudah disepakati tentu di banggar dan komisi terkait," ucapnya.
Sisanya, Sri Mulyani mengungkapkan peningkatan anggaran K/L itu untuk mempersiapkan belanja DPR dan MPR dengan adanya penambahan anggota dan pimpinan.
"Untuk kenaikan total dari pemerintah baru Rp 117,87 triliun itu karena kita memberikan tambahan belanja untuk lembaga-lembaga tinggi negara untuk DPR, DPD, MPR, adanya penambahan anggota dan pimpinan kita antisipasi. Jadi kita sudah masukan di situ," pungkas Sri Mulyani.
(aid/rrd)