Dua Menteri Ini Blak-blakan Soal Program 3 Juta Rumah Milik Prabowo

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) buka suara terkait perkembangan program 3 juta rumah per tahun milik Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyampaikan setidaknya ada empat langkah strategis untuk menyukseskan program tersebut, salah satunya terkait ketersediaan lahan.

"Soal 3 juta rumah saya sampaikan ada empat langkah yang strategis. Yang pertama bagaimana sebagian lahan, murah atau gratis. Bagaimana caranya? Ya dari sitaan koruptor. Dari mana? Dari kejaksaan ari sengketa. Dari mana lagi? Dari pertanahan, yang tidak diperpanjang, di Jawa Timur 150 hektare, di Tanggerang sekitar 6 hektare," kata Ara di Depok, Rabu (27/11/2024).

"Dari mana lagi? Dari CSR (corporate social responsibility). Ya sudah ada 6-7 perusahaan besar, macam-macam," lanjutnya.

Ara menuturkan bahwa salah satu perusahaan, seperti Agung Sedayu Group, sudah mulai melakakukan pembangunan di wilayah Tangerang. Ia menyebut perusahaan itu membangun di atas tanahnya yang seluas 2,5 hektare,.

"Tanggal 1 November ini Agung Sedayu sudah mulai membangun di Tangerang. Tanah dari perusahaan saya, yang bangun (rumahnya) Agung Sudayu, yang isi Agung Sedayu. Bulan depan saya harapkan ada beberapa, beberapa yang akan memulai groundbreaking," ujarnya.

Menurut Ara, kerjasama ini akan membuat semangat gotong-royong, dari pihak-pihak besar membantu rakyat yang belum memiliki rumah.

"Jadi kita sudah mulai langkah-langkah nyata. Karena kalau pakai dana pemerintah, tahun lalu saya dapat paling sekitar Rp 14 triliun. Cuma bisa bangun paling 200 ribu rumah lebih. Tahun ini, tanahnya kurang, paling Rp 5 triliun. Kalau pakai anggaran aja, sudah pasti nggak tercapai. Jadi kita butuh terobosan," jelasnya.

Selain ketersediaan tanah, Ara menyebut langkah strategis lainnya adalah efisiensi, misalnya pembelian bahan bagunan. Kemudian regulasi soal pajak dan memperpendek perizinan.

Yang kedua, efisiensi. Di korporasi biasa efisiensi. Tentu kita beli semen 100 juta, sama 100 miliar harganya nggak sama, bisa dapet diskon.

Diskonnya tapi buat siapa? Buat rumah rakyat. Yang untunb siapa? Rakyat.

"Soal regulasi soal pajak, kemarin saya tanda tangan sama Pak Tito, bagaimana BATB di daerah 5% buat rumah rakyat itu dihilangkan. Itu berarti artinya ada suatu langkah terbosan atas arahan Presiden," katanya. "Lalu soal perizinan. kemarin kita sudah dengarkan. Biasanya itu 45 hari tapi sekarang sudah 10 hari."

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut memudahkan regulasi menjadi salah satu cara mewujudkan program ini.

"Banyak sekali beberapa pemikiran, yang selama ini kita coba dorong tapi isunya salah satunya yang paling berat ya regulasi," kata Erick.

"Saya yakin kalau regulasinya dimudahkan, ini akan sangat memudahkan mimpi Bapak Presiden (Prabowo) dan Pak Ara yang ditugaskan untuk membuat terobosan banyaknya perumahan buat rakyat," lanjutnya.

Lebih lanjut Erick membahas kredit perumahan rakyat (KPR) dengan tenor 30 tahun. Baik Kementerian BUMN dan Kementerian PKp telah bekerja sama untuk bisa menghadirkan hunian rakyat berkualitas serta kredit 30 tahun.

"Salah satu yang kita sepakatkan waktu itu, bagaimana mortgage bisa 30 tahun. Selain itu bagaimana misalnya perumahan rakyat versi apartemen lah, ada yang harganya Rp270 (juta)," kata Erick.

Selain itu Erick menyebut perlunya memberi pendanaan untuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN dalam pembangunan rumah. Menurutnya, BTN akan lebih mudah dalam membangun rumah untuk rakyat jika mendapat dukungan finansial yang cukup.

"Kalau BTN ini diberikan kesempatan pendanaan yang cukup, saya rasa BTN tidak kesulitan membangun 800 ribu rumah jika mendapat dukungan finansial. Nah, kalau pendanaannya tidak mencukupi, bagaimana BTN bisa membangun," ujarnya.

(haa/haa)

Next Article RI Punya Program Bangun 3 Juta Rumah, Gasnya Bakal Pakai Ini..