ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Sekitar 2.500 ojek online (ojol) dan kurir se-Jabodetabek menggelar aksi demo hari ini. Aksi rencananya dilakukan hari ini sekitar pukul 12.00 WIB di sekitar Jalan Medan Merdeka barat dan sekitar kantor Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Selain aksi demo, ojol dan kurir juga dikabarkan tidak akan mengambil orderan penumpang pada hari ini. Pengguna jasa diminta mencari atau menggunakan cara lain untuk memenuhi kebutuhannya.
"Driver Ojek Online se-Jabodetabek dan se-Indonesia tidak akan menerima atau mengambil orderan dalam bentuk apapun (Food, Ride, dan Paket) pada tanggal 29 Agustus 2024 sampai jam yang belum bisa ditentukan," tulis pesan yang dilihat detikcom, Kamis (29/8/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono. Menurutnya sejumlah ojol, terutama yang melakukan aksi, berencana tidak mengaktifkan layanan jasa mereka.
"Mungkin untuk sebagian rekan-rekan kita akan seperti itu, khususnya yang sedang melaksanakan aksi hari ini tidak mengambil atau mengaktifkan," katanya kepada detikcom.
"Tidak mengaktifkan artinya mau barang, makanan maupun penumpang tidak diambil semua bagi peserta aksi dan ojek online yang ikut serta dalam solidaritas," tambah dia.
Gerakan tidak mengambil orderan penumpang ini khususnya bakal dilakukan hari ini saja. Terkait imbauan dari aplikator yang meminta ojol tidak melakukan aksi tersebut, Igun melihat hal tersebut dilakukan untuk menjaga bisnis mereka. Tapi ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi perlu dilakukan.
"Normatif ya agar kegiatan bisnis mereka tidak terganggu. Artinya apa yang dilakukan rekan-rekan aksi mungkin dari perusahaan aplikasi akan mengganggu baik itu pelanggan maupun cash flow bisnis mereka, ekosistem bisnis mereka," bebernya.
Adapun aksi hari ini membawa tuntutan utama soal tarif layanan antar barang dan makanan yang belum diatur oleh pemerintah. Menurut Igun, kewenangan itu seharusnya ada di tangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Ia menyebut saat ini terjadi perang harga di lapangan imbas belum adanya regulasi dari pemerintah.
(ily/fdl)