2 weeks ago
19
ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Sebanyak 3.286 personel kepolisian melakukan pengamanan di sejumlah titik terkait demo Revisi UU Pilkada. Pengamanan dilakukan di depan gedung DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), Patung Kuda, hingga KPU RI.
"Terkait rencana penyampaian aspirasi dari berbagai elemen masyarakat yang akan dilaksanakan di depan DPR/MPR ini jajaran personel gabungan TNI Polri, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Jakarta Pusat, menyiagakan setidaknya sebanyak 3.200 personel. Yang digelar baik itu di DPR, di Patung Kuda, di MK, maupun di KPU RI," kata Kapolres Jakpus Kombes Susatyo Purnomo kepada wartawan di depan gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Susatyo berharap aksi berjalan damai. Dia juga berbicara soal opsi rekayasa lalu lintas (lalin) jika massa aksi mulai memadati lokasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentunya kita berharap agar penyampaian aspirasi pada hari ini bisa berjalan aman dan lancar dan juga bisa memperhatikan hak pengguna jalan lainnya," katanya.
"Sehingga untuk ruas jalan di Gatot Subroto ini saat ini masih normal, namun secara situasional apabila terjadi kepadatan dari massa aksi maka kami akan melaksanakan rekayasa lalu lintas, pengalihan arus lalin di kawasan Gatot Subroto ini menuju ke Jalan Pemuda. Kemudian termasuk juga pengalihan arus lalu lintas apabila terjadi kepadatan massa di kawasan patung kuda dan termasuk juga, Abdul Muis di belakang MK," sambungnya.
Lebih lanjut, Susatyo juga mengimbau para massa agar tidak membawa senjata tajam. Dia menyebut pihaknya akan terus mengedepankan tindakan humanis.
"Tentunya kami juga mengedepankan bahwa pengamanan aksi tidak menggunakan peluru tajam, termasuk senjata tajam, artinya pola pola humanis dan persuasif terus akan kami kembangkan dan jajaran perwira juga akan terus komunikasi intensif sejak awal kedatangan massa sampai nanti kegiatan berlangsung pada akhirnya," ujarnya.
Demo di DPR dan MK
Revisi UU Pilkada ditolak oleh berbagai elemen masyarakat. Partai Buruh hingga mahasiswa akan melakukan demo penolakan hari ini di DPR.
Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR RI, esok hari. Mereka mengatakan akan mengikutsertakan 5.000 massa untuk menanggapi langkah anggota DPR RI yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pilkada.
"Untuk aksi besok kami akan mengawal sidang DPR RI paripurna di Baleg dalam rangka memantau, mungkin Baleg akan mengubah MK Nomor 60, tentu kami akan hadir bersama kawan-kawan buruh tani dan nelayan se-Jabar, DKI, dan Banten dan sebanyak sekitar 5.000-an massa, tapi mungkin lebih ya," kata Sekjen Partai Buruh, Ferri Nuzarli, kepada wartawan di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (21/8).
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) turut menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Kamis (22/8) hari ini. Mereka hendak mengawal putusan MK mengenai Pilkada.
Rencana aksi disampaikan BEM UI lewat akun Instagram-nya, Rabu (21/8). Mereka akan mulai beraksi pada pukul 09.00 WIB.
"Titik kumpul: Lapangan FISIP UI. Titik aksi: Gedung DPR RI," tulis BEM UI dalam seruan aksi massa kawal putusan MK.
Demo juga dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Eks Aktivis '98 hingga para guru besar akan melakukan aksi penolakan RUU Pilkada di MK.
"Yang hadir itu adalah orang-orang yang telah tertera namanya di situ, nama-nama yang ada itu sudah kita konfirmasi," kata aktivis '98 Ray Rangkuti kepada wartawan, Rabu (21/8).
(azh/mea)
