ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) secara resmi membuka Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Jangka Menengah Tahun 2025-2029. Pembukaan tersebut ditandai dengan pemukulan alat musik kangkuang di Kantor Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar).
Dalam sambutannya, Tito menjelaskan dibentuknya BNPP merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP. Sebelum aturan tersebut dibentuk, urusan perbatasan ditangani secara sektoral oleh kementerian/lembaga (K/L), TNI-Polri, dan instansi terkait lainnya. Kini setelah adanya BNPP, maka urusan perbatasan negara ditangani secara terintegrasi.
Pada pelaksanaan tugasnya, BNPP bertanggung jawab melakukan koordinasi dengan semua stakeholder, meliputi 27 K/L dan daerah yang secara ex officio dikepalai Mendagri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apa saja yang dikerjakan? Tugasnya cuma tiga. Yang paling utama, tugas pertama adalah untuk mengelola terutama segmen perbatasan agar menjadi clear dan jelas," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8/2024).
Tito mengatakan tugas pertama penting untuk dijalankan, guna mengatasi sejumlah persoalan di kawasan perbatasan yang masih dalam sengketa. BNPP pun didorong melakukan penyelesaian sengketa batas negara dengan jalan diplomasi secara damai.
Hal ini pula yang pernah diupayakannya saat menyelesaikan persoalan batas negara dengan Malaysia beberapa waktu lalu. Kala itu, kata Tito, dirinya dengan disaksikan Presiden RI dan Perdana Menteri Malaysia melakukan penandatanganan segmen batas wilayah bersama Mendagri Malaysia.
"Nah sampai saat ini ada beberapa yang kita terus melakukan upaya diplomasi untuk menyelesaikan sengketa batas-batas (negara) itu," imbuhnya.
Selanjutnya BNPP juga bertugas untuk mengelola Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Adapun secara operasional, PLBN dijalankan di bawah koordinasi BNPP dengan diikuti beberapa instansi, meliputi TNI, Polri, Imigrasi, Bea Cukai, Badan Karantina Indonesia, hingga pemerintah daerah (Pemda). Lalu tugas ketiga BNPP yaitu membangun daerah perbatasan.
Tito menekankan tugas ini harus dijalankan dengan optimal. Selain untuk mendorong pemerataan pembangunan, juga sebagai bentuk strategi pertahanan negara.
Sebagai informasi, pada Pencanangan Gerbangdutas ke-12 ini Tito juga sempat berkomunikasi secara virtual dengan perwakilan petugas di PLBN Sota, Sebatik, dan Motamasin. Setelah itu, ia meninjau sejumlah stand pameran yang berada di halaman Kantor Gubernur Kalbar.
Ia juga menyaksikan beberapa pameran alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI-Polri, serta memberikan paket sembako secara simbolis kepada ibu dan anak yang membutuhkan.
(ncm/ncm)