1 month ago
19
ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Belanja pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2025 sudah tiga kali diubah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Seperti diketahui, saat ini merupakan tahun transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto.
Perubahan terakhir terjadi setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono bertemu Prabowo pada Senin (9/9/2024).
"Terjadi perkembangan mengikuti diskusi yang dilakukan oleh Ibu Menteri Keuangan dengan Pak Presiden Terpilih terakhir kemarin siang," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Selasa (10/9/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terbaru, rancangan anggaran belanja K/L menjadi sebesar Rp 1.160,08 triliun, meningkat dari postur sebelumnya Rp 976,78 triliun dan Rp 1.094,65 triliun. Di sisi lain belanja non K/L berkurang menjadi Rp 1.541,35 triliun, dari sebelumnya Rp 1.606,78 triliun.
Meski begitu, Isa menyebut defisit anggaran tetap sebesar Rp 616,19 triliun atau 2,53% dari produk domestik bruto (PDB). Peningkatan belanja K/L itu hanya menggeser pos alokasi anggaran dari belanja non K/L.
"Itu hanya geser-geser dari non K/L yang tadinya disinkron, sekarang setelah konsultasi dengan presiden terpilih sudah ditentukan ini (anggaran) K/L-nya ini, yaudah gitu. Defisitnya tetap," ucap Isa.
Pada kesempatan itu, Isa menegaskan anggaran pendidikan di 2025 masih tetap sebesar Rp 724,3 triliun. Untuk alokasi fungsi, bidang prioritas dan jenis belanja akan disesuai dengan hasil kesepakatan Panja Belanja Pemerintah Pusat (BPP).
Panja BPP sendiri sudah mengetuk palu kesepakatan terhadap perubahan belanja K/L seusai pertemuan Prabowo, Sri Mulyani dan Thomas Djiwandono. Kini, penetapan RAPBN 2025 untuk pos belanja negara sedang memasuki tahap perumusan dan sinkronisasi di timus dan timsin Panja.
(aid/hns)
