Anggaran IKN Cuma Rp 4 T, PUPR Tunggu Sikap Prabowo

Jakarta -

Mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat alokasi anggaran untuk 2025 sebesar Rp 4 triliun dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Angka tersebut terbilang kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2024 sekitar Rp 35,37 triliun.

Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan, pihaknya menunggu langkah lanjutan dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam menyesuaikan besaran anggaran tersebut.

"IKN hanya Rp 4 triliun di 2025 yang akan datang. Tentunya kita menunggu afirmasi dari presiden terpilih (Prabowo) yang tentunya akan melanjutkan pembangunan IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan," kata Endra dalam diskusi Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur, dikutip dari Youtube FMB9ID_IKP, Senin (2/9/2024).

Kementerian Keuangan sendiri menetapkan pagu indikatif 2025 yang terbilang kecil untuk kementerian/lembaga (KL) dibandingkan anggaran di tahun-tahun sebelumnya dalam rangka memberikan ruang fiskal bagi Prabowo mengutak-atik anggaran tersebut. Prabowo sebelumnya juga telah berkomitmen untuk melanjutkan bahkan mempercepat pembangunan IKN sehingga kemungkinannya, alokasi anggaran IKN juga akan bertambah.

Sedangkan untuk pagu indikatif Kementerian PUPR untuk tahun 2025 sebesar Rp 75,63 triliun, turun 50% dari alokasi anggaran 2024 sebesar Rp 149,74 triliun. Endra mengatakan, anggaran ini akan digunakan untuk beberapa program seperti meningkatkan ketahanan pangan, kualitas perkotaan, hingga meningkatkan konektivitas.

"Kemudian untuk apa saja? Saya kira yang krusial tentunya untuk ketahanan pangan kita. Dalam beberapa tahun terakhir isu pangan menjadi pembahasan di tingkat global karena semua negara menggunakan prinsip proteksionisme. Artinya, kita memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri baru diekspor. Kalau kita defisit dalam pangan kita akan menyulitkan Indonesia apalagi kalau kita mengalami kelaparan," ujar dia.

Di bidang ketahanan air, pemerintah telah membangun berbagai infrastruktur pengendalian banjir terutama di kota-kota. Di sektor konektivitas, pembangunan jalan baru juga akan terus digeber, termasuk lintas selatan Jawa.

"Itu kan baru sampai Malang, kita inginkan sampai Banyuwangi, lalu di beberapa wilayah kita terus melanjutkan misalkan Trans Kalimantan, jalan perbatasan Kalimantan kita lanjutkan. Kemudian jalan tol masih jadi program kita untuk menyelesaikan ke Banyuwangi, kita mulai jalan tol dari Demak, Pati, Rembang, sampai ke Gresik. Kemudian melanjutkan Trans Sumatera, lalu IKN," paparnya.

Di lingkup Cipta Karya, lanjut Endra, akan digeber pembangunan fasilitas air minum, sanitasi, dan persampahan. Untuk menyelesaikan masalah persampahan, program transformasi akan didorong agar sampah tidak hanya dibuang tapi reuse, recycle dan recovery ke dalam bentuk energi.

"Kemudian terakhir kita infrastruktur berbasis masyarakat. Saya kira cukup besar program infrastruktur berbasis masyarakat sebagai bantalan ekonomi, menambah income masyarakat desa, dan kemiskinan perkotaan. Kemudian untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian," jelas dia.

(shc/kil)