Kompilasi Pernyataan DPR soal Kenaikan Tunjangan yang Memicu Demonstrasi dan Tewaskan Affan

Ilustrasi.(MI)

ESKALASI kemarahan publik di berbagai sudut jalan dalam gelombang demonstrasi kepada DPR RI selama beberapa hari di sejumlah daerah terus meningkat. Aksi protes tersebut juga menelan korban jiwa, salah satunya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online yang dilindas oleh kepolisian menggunakan mobil rantis. 

Gelombang kritik publik terhadap anggota DPR juga memenuhi jagat media sosial sepanjang Agustus 2025. Kegelisahan yang lantang itu adalah akumulasi dari kecemasan ekonomi dan keresahan sosial yang belakangan semakin kentara. Salah satunya, dipicu soal adanya kenaikan gaji dan tunjangan jumbo para anggota Dewan. 

Banyak kalangan menyerukan pembubaran DPR dan meminta agar kenaikan tunjangan dibatalkan. Kondisi ini menggambarkan kepercayaan publik pada “wakil rakyat” di Senayan yang mulai memudar karena kekecewaan yang dirasakan. Berikut beberapa kronologi pernyataan para anggota DPR yang menjadi penyebab demonstarasi.

1. Tunjangan DPR yang Fantastis

Kontroversi kenaikan tunjangan anggota DPR semakin menjadi sorotan setelah Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir menyampaikan pernyataan tentang besarnya paket tunjangan yang diterima. 

Pada Selasa (19/8), Adies menyebut selain gaji bulanan, anggota DPR juga mendapatkan tunjangan beras mencapai Rp 10 juta dan naik menjadi Rp 12 juta per bulan. Dia juga menyatakan tunjangan bensin meningkat dari Rp 3 juta menjadi Rp 7 juta, hingga tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan, dan beragam tunjangan lainnya.

Pernyataan itu langsung menyulut amarah publik. Angka fantastis tersebut dirasa terlalu besar di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit. Keesokan harinya, Adies buru-buru mengklarifikasi pernyataannya dan mengaku salah menyampaikan data mengenai tunjangan bagi anggota DPR. 

“Setelah saya cek di kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti yang saya sampaikan,” ujar Adies, di Gedung DPR RI, Rabu (20/8). 

Dia mengatakan, tunjangan beras sejatinya hanya Rp 200.000 per bulan dan tidak berubah sejak 2010.Begitu pula tunjangan bensin yang tetap Rp 3 juta. Gaji pokok pun, kata dia, sekitar Rp 6,5 juta per bulan, tak naik dalam 15 tahun terakhir. 

Namun, penjelasan itu tidak serta-merta meredakan kemarahan publik yang telah lebih dulu menghitung nominal besar “take home pay” para anggota DPR. 

Terlebih lagi, Adies tak menampik bahwa anggota DPR kini mendapat tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan, sebagai pengganti fasilitas rumah dinas anggota DPR yang tak lagi didapatkan.

Padahal, data yang diolah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2023-2025 menemukan penghasilan yang diterima setiap anggota DPR sudah sangat tinggi. 

Setiap anggota DPR berpotensi memperoleh pendapatan mencapai Rp 230 juta per bulan. Pendapatan yang mencapai Rp 2,8 miliar per tahun itu terdiri dari gaji dan berbagai tunjangan sehingga negara harus mengalokasikan anggaran mencapai Rp 1,6 triliun selama 2025 untuk membayar 580 anggota DPR. 

Nilai yang dikeluarkan negara untuk gaji dan tunjangan anggota DPR itu bahkan terus meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2023, misalnya, anggaran gaji dan tunjangan anggota DPR sebanyak Rp 1,2 triliun dan tahun 2024 sebanyak Rp 1,18 triliun.

2. Nafa Urbah Keluhkan Kemacetan 

Tidak lama setelah klarifikasi Adies, seorang anggota dewan dari komisi IX fraksi Nasdem, Nafa Urbach melontarkan pernyataan yang dinilai nierempati hingga menjadi sorotan sorotan publik. 

Mantan artis itu secara terbuka menyampaikan dukungannya terhadap tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan. Ia membandingkan kondisi dirinya yang tinggal di Bintaro dan harus bergulat dengan kemacetan setiap kali menuju Senayan.

“Anggota Dewan itu kan enggak orang Jakarta semua, guys. Itu kan dari seluruh pelosok Indonesia. Nah, mereka diwajibkan kontrak rumahnya dekat-dekat Senayan supaya memudahkan menuju DPR,” kata Nafa.

Akan tetapi, bukannya mendapat dukungan publik, pernyataannya tersebut justru mengundang hujan kritik. Publik menilai, Nafa gagal membaca situasi di tengah keadaan ekonomi negara yang sedang sulit. Dia pun akhirnya meminta maaf.

“Guyss maafin aku yah klo statement aku melukai kalian,” tulisnya di Instagram Story, Jumat (22/8).

3. Sahroni Menghina Pengkritik sebagai Orang Totol

Belum cukup bicara soal pendapat, muncul pernyataan arogant dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Syahroni kepada publik yang mengkritik DPR. 

Syahroni melontarkan kalimat hinaan yang dinilai kalangan tidak pantas dan semakin memperkeruh suasana ketika menanggapi seruan publik terkait wacana ‘Bubarkan DPR’ di media sosial.

“Catat nih, orang yang cuma mental bilang ‘bubarin DPR’, itu adalah orang tolol se-dunia,” ujarnya dalam kunjungan kerja di Medan, Jumat (22/8).

“Kenapa? Kita ini memang orang pintar semua? Enggak. Bodoh semua kita, tetapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita,” lanjutnya.

Ucapan tersebut secara langsung memantik kemarahan publik dan memicu gelombang kecaman baru. Banyak kalangan menilai, Syahroni merendahkan rakyat yang tengah meluapkan kekecewaan dan aspirasinya.

Sahroni memahami bahwa publik memang memiliki hak untuk menyampaikan kritik, tetapi jangan berlebihan. Sebab DPR tetap bekerja dan berempati kepada rakyat.

“Kami memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak, tetapi minimal kami mewakili kerja-kerja masyarakat,” tukas Syahroni.

4. Eko Patrio remehkan kritik dengan parodi “Sound Horeg”

Saat amarah publik menggema di berbagai lini masa, tingkah anggota DPR sekaligus mantan komedian, Eko Patrio, kembali memancing kritik. Bukannya menahan diri, Eko malah mengunggah parodi sebagai operator Sound Horeg yang dinilai meremehkan kritik publik.

Unggahan ini pun dianggap menantang rakyat yang tengah mengkritik pedas DPR. Terlebih lagi, video Eko yang berjoget dalam Sidang Tahunan MPR 2025 sudah lebih dulu viral di jagat maya.

“Enggak ada (maksud apa-apa). Malah jauh banget itu (tafsirnya). Seandainya ada yang bagaimana-bagaimana, ya saya sebagai pribadi minta maaf lah," ujar Eko, di Senayan Park, Jakarta, Minggu (24/8).

Eko menekankan dirinya tidak memiliki maksud apa pun dengan membuat video tersebut. Dia mengklaim pembuatan video itu hanya dalam rangka pembubaran panitia 17 Agustus-an. “Enggak ada maksud apa-apa. Memang itu kemarin kan kita acara pembubaran panitia 17 Agustus-an,” jelas Eko.

Meski akhirnya Eko meminta maaf, warganet terlanjur menilai sikapnya jauh dari empati.

5. Gelombang aksi pecah telan korban jiwa

Berbagai pernyataan anggota DPR dalam merespon kritik tersebut akhirnya membuat sebagian masyarakat turun ke jalan. Puncak kekecewaan publik terjadi Senin (25/8/2025), saat ribuan demonstran memenuhi kawasan Senayan. Poster-poster tuntutan bertuliskan “DPR: Dewan Pembeban Rakyat”, “Bubarkan DPR”, “Sahkan RUU Perampasan Aset”, hingga “Stop Komersialisasi Pendidikan” dibentangkan.

Awalnya, aksi demonstrasi dilakukan oleh para kaum buruh hingga dibersamai para mahasiswa dan pelajar. Mereka berdasi dan mengkritik soal penolakan tunjangan besar DPR. Aksi yang awalnya berlangsung damai berujung ricuh setelah aparat memukul mundur massa dari depan Gedung DPR/MPR.

Pada Kamis (28/8) malam, demonstrasi masih terus berlangsung dan tindakan represif aparat yang menyemprotkan air hingga menembakkan gas air mata terus dilakukan. Hal itu membuat massa terpencar menjadi kelompok-kelompok kecil di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda hingga kawasan Pejompongan.

Khusus di kawasan Pejompongan, terjadi peristiwa naas seorang driver ojek online (ojol) bermama Affan Kurniawan (21) menjadi korban dalam aksi di Jakarta, Kamis (28/8). Ia ditabrak dan dilindas kendaraan taktis Brimob hingga membuatnya meninggal dunia.

6. Gelombang protes berlanjut dan membesar di berbagai daerah 

Kematian Affan Kurniawan yang dilindas secara tidak manusiawi tersebut memantik publik untuk terus melanjutkan demonstrasi pada Jum’at (29/8). Kerusuhan pun tak terhindarkan. 

Beberapa titik demo di Jakarta terlihat padat dan sejumlah fasilitas umum dirusak, motor dan mobil dibakar, dan pos polisi juga menjadi sasaran amukan massa. 

masyarakat te...