Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Formappi: Jalan Pintas Elite Frustrasi

WACANA Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung melalui DPRD menuai kritik. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai ide tersebut keliru dan tidak menyentuh akar persoalan ongkos politik.

Prabowo sebelumnya menyebut pemilihan oleh DPRD bakal memangkas biaya politik karena masyarakat tidak perlu lagi mengikuti proses pemilihan yang terpisah dari pemilihan legislatif daerah. Gagasan itu ia sampaikan dalam pidato Puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025. “Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa nggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” ujar Prabowo di hadapan kader Golkar.

Bahlil pun telah berulang kali melontarkan gagasan serupa. Ia menyebut pemilihan lewat DPRD sebagai cara yang lebih efektif dan tidak “membuat pusing” masyarakat serta partai. Pernyataan itu kembali ia ulang ketika membuka Musyawarah Daerah Dewan Perwakilan Daerah I Partai Golkar Sulawesi Tenggara di Kendari, November lalu, serta dalam acara HUT Golkar di Istora Senayan Jumat lalu.

Lucius menilai argumentasi yang dipakai pemerintah dan elite partai tidak berdasar. Ia menyebut dorongan kembali ke Pilkada tidak langsung justru mencerminkan kepentingan segelintir elite yang enggan bersusah payah mendapatkan mandat rakyat.

“Soal Pilkada dipilih oleh DPRD, jelas bahwa wacana ini seperti jadi pilihan orang-orang frustasi, orang-orang yang rakus jabatan tetapi tak mau repot-repot meyakinkan pemilih secara langsung untuk memilihnya,” kata Lucius dalam keterangan tertulis, Ahad, 7 Desember 2025.

Menurut Lucius, alasan efisiensi biaya yang dikemukakan Prabowo maupun Bahlil bersifat instan dan menyesatkan. Narasi bahwa pemilihan oleh DPRD bakal memberantas politik uang disebutnya tidak memiliki dasar empiris.

Ia mengingatkan bahwa praktik mahar politik justru kuat di internal partai. “Tuntutan parpol untuk membeli kursi persyaratan calon juga jadi salah satu yang menyebabkan ongkos politik mahal,” ujar Lucius.

Menurut Lucius, persoalan utama pembiayaan politik tidak terletak pada pemilih, melainkan pada watak partai yang pragmatis dan enggan melakukan pembenahan internal. Ia juga mempertanyakan apakah ada jaminan Pilkada melalui DPRD akan bebas dari ongkos politik tinggi, mengingat DPRD dan partai memiliki peran dominan dalam menentukan calon. “Heran aja kok mudah sekali menuduh pemilih, tanpa merasa penyakit utama yang dimiliki parpol,” kata dia.

Lucius menyarankan agar pemerintah dan elite partai menata ulang reformasi kepartaian sebelum mengutak-atik sistem Pilkada. Selama partai tidak berbenah, ia menilai perubahan mekanisme pemilihan hanya akan mengalihkan masalah tanpa menyelesaikannya. “Kalau parpol sudah beres, rasanya mudah mengharap sebuah proses pilkada yang bermartabat dan demokratis dengan skema seperti sekarang ini,” ujar dia.