Sekolah Tanpa Beban untuk Generasi Cerdas dan Berdaya Saing

INFO NASIONAL - Senin, 15 September 2025. Waktu menunjukkan pukul 15.00 WIT. Marzya Indri Tondo, 17 tahun, bersama belasan temannya dari SMA Kristen Nusa Damai Posi-Posi Rao, menunggu kapal jemputan. Sudah hampir dua jam mereka menanti perahu, namun tak kunjung tiba. Peluh membasahi seragam putih abu-abu.

Lelah menanti, akhirnya empat rekan Marzya nekat berenang menyeberangi lautan untuk bisa pulang ke rumahnya di Desa Saminyamau, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Morotai. Sementara sekolah mereka berada di Desa Posi-Posi, Kecamatan Pulau Rao, Kabupaten Morotai. Dua desa ini terpisahkan lautan.

"Kami sudah berteriak memanggil kapal jemputan. Karena tak juga datang, teman kami memutuskan berenang," kata Maryza. Cerita pelajar berenang menyeberangi lautan ini menjadi viral. Setelah ditelisik penyebabnya, pada hari itu ternyata operator perahu alpa menjemput para siswa karena sedang berkebun. "Pengalaman ini menjadi perhatian agar kami mendapatkan kemudahan akses ke sekolah," ujarnya.

Kisah Marzya dan kawan-kawannya hanyalah satu dari sekian banyak potret keterbatasan akses pendidikan di Maluku Utara. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang dipimpin oleh Gubernur Sherly Laos mencanangkan program 100 hari kerja, terutama untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghapus biaya komite sekolah yang nilainya sekitar Rp 100-200 ribu per siswa per bulan.

Sejatinya, setiap siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri mendapatkan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,8 sampai Rp 2,1 juta per tahun. Dana tersebut digunakan untuk membayar listrik, air, pemeliharaan, dan operasional sekolah. Untuk menutupi kekurangannya, sekolah membebankan iuran tambahan berupa biaya komite.

"Anak-anak kita tidak bisa belajar dengan tenang kalau setiap bulan dikejar tagihan dari sekolah," kata Sherly. Tak perlu menunggu 100 hari, penghapusan biaya komite untuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri rampung dalam tempo 70 hari sejak Sherly dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara pada 20 Februari 2025. Nilainya sebesar Rp 49 miliar dari realokasi anggaran. Target berikutnya adalah meniadakan uang komite untuk SMA, SMK, dan SLB Swasta, serta sekolah keagamaan. Hasilnya, dari 45 ribu siswa yang semula mendapatkan sekolah gratis, kini bertambah menjadi 73 ribu siswa.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga memperhatikan para mahasiswa dengan memberikan beasiswa untuk 1.000 mahasiswa senilai Rp 3 juta per tahun bagi yang berkuliah di 27 kampus lokal. Gubernur Sherly memastikan mahasiswa yang masuk dalam kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1 dan Desil 2) secara otomatis akan mendapatkan beasiswa agar tetap memiliki peluang untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Berbagai upaya tadi diharapkan meringankan beban keluarga sekaligus menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih tinggi di Maluku Utara, yakni sekitar 35 ribu jiwa. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengatakan, tingginya angka ATS dipengaruhi faktor ekonomi keluarga dan sulitnya akses pendidikan di daerah kepulauan. "Meski sekolah sudah digratiskan, kebutuhan lain, seperti seragam dan biaya hidup masih menjadi kendala, sehingga banyak anak memilih bekerja sambil sekolah dan akhirnya putus sekolah," ujarnya.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe DOK. PEMPROV MALUKU UTARA

Selain mengintervensi dengan kebijakan pembebasan biaya komite dan beasiswa untuk mahasiswa, Wakil Gubernur Sarbin mendorong para bupati dan wali kota di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara terlibat aktif dalam program penurunan angka putus sekolah di wilayah masing-masing. "Tidak boleh ada satu pun anak Maluku Utara yang kehilangan haknya untuk bersekolah," katanya. Sejalan dengan upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan menerapkan kebijakan afirmasi di daerah kepulauan serta penguatan kolaborasi dengan pihak swasta.

Mengenai infrastruktur pendidikan, pada tahun ini Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengintervensi pembenahan sarana dan prasarana di 60 sekolah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 70 sekolah lainnya direvitalisasi lewat program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, tiada lagi siswa yang belajar di ruang kelas rusak atau kekurangan meja kursi.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah DOK. PEMPROV MALUKU UTARA

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Abubakar Abdullah mengatakan, pemerintah juga menghadirkan terobosan teknologi untuk menghapus kesenjangan digital. Caranya, dengan menghadirkan akses internet di sekolah-sekolah yang selama ini tidak mendapatkan jaringan internet alias blankspot. Melalui uji coba jaringan satelit Starlink, lima sekolah di daerah terpencil kini bisa merasakan pembelajaran daring. Targetnya, seluruh blankspot di sekolah akan tuntas pada 2026. "Kami ingin siswa tidak hanya belajar secara konvensional, tetapi juga siap menghadapi era digital. Mulai dari e-learning, coding, sampai memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligende/AI)," kata Abubakar.

Untuk mendukung transformasi digital tersebut, Abubakar melanjutkan, pemerintah juga menggelar uji kompetensi guru dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas guru. Mulai tahun depan, kesejahteraan dan kesehatan guru turut diperhatikan, misalkan melalui program pemeriksaan kesehatan gratis untuk guru dan siswa sampai uji sertifikasi guru.

Demi masa depan generasi emas di Bumi Moloku Kie Raha, Maluku Utara menapaki jalan panjang menuju pendidikan yang merata, adil, dan bermutu. Sebuah perjalanan menuju sekolah tanpa beban, tempat anak-anak bisa belajar dengan tenang, menatap masa depan dengan penuh harapan. Bagi Marzya dan teman-temannya, keinginan mereka begitu sederhana. Seketika perahu sandar, berbondong-bondong naik ke atasnya, gelombang tinggi tiada dirasa, semangat sekolah terus membara. (*)