Polemik Dugaan Larangan Paskibraka 2024 Pakai Jilbab

Jakarta -

Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyesalkan soal para petugas Paskibraka Nasional 2024 putri yang melepas jilbab. PPI menyebut terdapat 18 anggota Paskibraka putri yang dikirim dari sejumlah daerah yang menggunakan jilbab.

"Padahal ada 18 dari utusan provinsi yang sejak awal mereka datang mengenakan jilbab. Makanya teman-teman dari provinsi juga pada protes semua, dan hari ini kita (pengurus pusat) menyatakan sikap," kata Ketua Umum PP PPI Gousta Feriza dalam jumpa pers di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2024).

Hal ini sangat disayangkan pihak PPI karena baru pertama kali terjadi setelah Paskibraka dipegang oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sejak 2022. Diketahui sebelumnya, pengelola dan penanggung jawab program Paskibraka diemban oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"Hal ini tidak pernah terjadi sebelum sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan kami adalah, apakah penggunaan hijab atau jilbab bagi anggota Paskibraka putri menjadi sebuah larangan atau hal yang dilarang atau sesuatu yang memengaruhi kecantikan dan keanggunannya?" ungkap Gousta.

Gousta mengungkap 18 anggota Paskibraka putri yang akan menjalankan tugasnya di Istana Negara IKN pada 17 Agustus mendatang masih mengenakan jilbab saat Latihan hingga gladi resik.

"Mengapa pada waktu pertama kali mereka tiba di pemusatan latihan masih diperkenankan menggunakan hijab atau jilbab, juga pada saat-saat latihan, renungan suci dan bahkan gladi mereka masih diizinkan menggunakan hijab atau jilbab," ucap Gousta.

"Lalu kenapa pada saat pengukuhan 'dilarang' menggunakan hijab atau jilbab atau bahasa lain 'diseragamkan' untuk tidak menggunakan hijab atau jilbab?" sambung dia.

Gousta menerangkan penggunaan jilbab tidak akan mengganggu para petugas saat menjalankan tugasnya. Ia menyebut adanya polemik ini akan mencederai kebinekaan dari bangsa Indonesia juga melanggar nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

"Bukankah hal ini mencederai kebinekaan itu sendiri? Lalu di mana letak pengamalan nilai nilai luhur Pancasila, sila khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa," terang Gousta.

PPI pun menolak keras jika memang ada pelarangan memakai jilbab. Gousta berharap pada hari H upacara hari kemerdekaan nantinya, anggota Paskibraka putri yang sejatinya menggunakan jilbab tak dilarang.

"Kami yakin dan percaya, Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Presiden Republik Indonesia ke-8 (terpilih) Bapak Prabowo Subianto sepakat bahwa tidak ada larangan dalam penggunaan hijab atau jilbab bagi anggota Paskibraka putri yang akan bertugas nanti pada tanggal 17 Agustus 2024 baik di Istana Ibu Kota Negara, provinsi dan kabupaten dan kota seluruh Indonesia," pungkasnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, M Cholil Nafis, ikut bersuara terkait dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi Paskibraka putri. Cholil menilai hal itu sebagai bentuk kebijakan yang tak Pancasilais.

"Ini tidak Pancasilais. Bagaimanapun Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama," kata Cholil seperti dikutip dari situs MUI, Rabu (14/8/2024).

Cholil mendesak larangan berjilbab itu dicabut. Ia juga menyarankan Paskibraka muslimah pulang jika memang terdapat paksaan.

"Cabut arahan larangan berjilbab bagi Paskibraka atau pulang saja adik-adik yang berjilbab jika dipaksa harus membuka jilbabnya," ujar Cholil.

Setelah banjir kritikan, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi pun buka suara. Apa kata Yudian? Selengkapnya akan dibahas di program detikPagi edisi Kamis (15/8/2024).

Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.

"Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!"

(vrs/vrs)