Pemerintah Evaluasi Uji Coba Tahap Pertama Program Bansos Digital

Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang juga menjabat Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan.(Dok. Dewan Ekonomi Nasional)

KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang juga menjabat Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan memimpin rapat evaluasi pelaksanaan uji coba pertama program bantuan sosial digital (bansos digital) yang telah berlangsung pada September–Oktober 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur. 

Program ini merupakan langkah awal dalam reformasi sistem perlindungan sosial agar lebih efisien, tepat sasaran, serta berbasis digital public infrastructure (DPI).

Uji coba ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga serta tenaga ahli di berbagai bidang. Mulai dari pendaftaran dan verifikasi penerima bantuan, interoperabilitas data, desain penyaluran bantuan, penguatan regulasi, kesiapan infrastruktur, sosialisasi kepada masyarakat, hingga mekanisme evaluasi.

"Ini adalah bukti kolaborasi lintas sektor mampu menghasilkan terobosan besar bagi reformasi perlindungan sosial di Indonesia," ujar Luhut dalam keterangan resmi, Rabu (12/11).

Pemerintah kini memasuki tahapan yang lebih krusial, yaitu memastikan interoperabilitas data berjalan optimal. Data lintas lembaga mulai diintegrasikan, termasuk dari Dukcapil, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, OJK, Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat Polri. Integrasi ini memastikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan berbasis data yang valid.

Tahapan berikutnya, lanjut Luhut, adalah penyiapan grievance mechanism, yaitu sistem pengaduan dan koreksi data dari masyarakat. Dengan sistem ini, masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dapat mengajukan perbaikan dengan alur yang jelas, transparan, dan dapat ditindaklanjuti hingga ke tingkat lapangan.

"Jika ada warga yang merasa datanya keliru, sistem harus mampu menyelesaikan masalah itu dengan cepat," tegas Luhut.

Bersamaan dengan itu, pemerintah menyiapkan desain penyaluran berbasis government to person (G2P) yang terintegrasi dengan Digital ID, rekening penerima, dan sistem data nasional. Pendekatan ini dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan transparan untuk memastikan setiap tahapan diuji dan disiapkan dengan matang agar sistem benar-benar siap digunakan tanpa tergesa-gesa.

"Penyaluran bansos harus transparan dan tepat sasaran, agar setiap anggaran yang dikeluarkan negara benar-benar menghadirkan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Uji coba pertama program bantuan sosial digital dikatakan merupakan bagian dari agenda besar transformasi digital Indonesia, yang bertujuan memperkuat tata kelola bansos agar lebih tepat sasaran, efisien dan transparan. (Ins/E-1)