PDIP Ungkap Alasan Megawati Tak Pernah Tarik Menteri dari Kabinet Jokowi

2 weeks ago 18
ARTICLE AD BOX
winjudi situs winjudi online winjudi slot online winjudi online slot gacor online situs slot gacor online link slot gacor online demo slot gacor online rtp slot gacor online slot gacor online terkini situs slot gacor online terkini link slot gacor online terkini demo slot gacor online terkini rtp slot gacor online terkini Akun slot gacor online Akun situs slot gacor online Akun link slot gacor online Akun demo slot gacor online Akun rtp slot gacor online informasi terbaru berita terbaru kabar terbaru liputan terbaru kutipan terbaru informasi terkini berita terkini kabar terkini liputan terkini kutipan terkini informasi terpercaya berita terpercaya kabar terpercaya liputan terpercaya kutipan terpercaya informasi hari ini berita hari ini kabar hari ini liputan hari ini kutipan hari ini informasi viral online berita viral online kabar viral online liputan viral online kutipan viral online informasi akurat online berita akurat online kabar akurat online liputan akurat online kutipan akurat online informasi penting online berita penting online kabar penting online liputan penting online kutipan penting online informasi online terbaru berita online terbaru kabar online terbaru liputan online terbaru kutipan online terbaru informasi online terkini berita online terkini kabar online terkini liputan online terkini kutipan online terkini informasi online terpercaya berita online terpercaya kabar online terpercaya liputan online terpercaya kutipan online terpercaya winjudi

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengganti politikus PDIP Yasonna H Laoly dari posisi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). PDIP mengaku tak masalah dengan langkah Jokowi mengganti kadernya dari kabinet dengan politikus Gerindra, Supratman Andi Agtas.

"Kalau pertanyaannya apakah ini bagian dari menyingkirkan kader-kader PDI Perjuangan? kan PDI Perjuangan sudah mewakafkan. Silakan yang diwakafkan itu mau dipakai lagi, tidak dipakai lagi, bagi PDIP tidak ada masalah sedikit pun," ujar Ketua DPP PDIP Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Said mengatakan pihaknya menerima keputusan Jokowi. Dia juga menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan jajaran PDIP selalu menghormati hasil Kongres untuk mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami menerima itu. Yang penting pemerintahan ini ajek sampai 2024. Itu kata kunci, itulah amanat konstitusi di PDI Perjuangan. Loh kan ibu perintahnya ke kami jaga segala keputusan kongres partai sebaik-baiknya, selurus-lurusnya, setegak-tegaknya," ucap dia.

Said mengatakan Megawati bisa saja menarik menteri-menteri asal PDIP dari Kabinet Indonesia Maju. Namun, hal itu tidak dilakukan karena Megawati menghormati keputusan partai untuk mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga tuntas.

"Kalau mau, kami sebenarnya dengan hak prerogatif Ibu Ketua Umum, kan sejak awal sudah ditarik menteri-menteri itu, tapi ibu tidak melakukan itu. Kenapa? Ya Ibu Mega pun sebagai ketua umum yang diberi prerogatif tetap menjalankan amanah Kongres," ujarnya.

(dwr/haf)

Read Entire Article