3 weeks ago
21
ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono, berbicara cara menghadapi judi. Dia menyinggung upaya melokalisasi judi seperti penjualan daging babi, rokok, hingga alkohol.
"Menghadapi gejala sosial seperti judi adalah melokalisirnya seperti terhadap penjualan daging babi, penjualan rokok bertembakau, penjualan alkohol, dan prostitusi," kata Hendropriyono kepada wartawan di Jakarta, Minggu (18/8/2024).
"Dengan demikian, bisa diatur agar rakyat Indonesia jangan membeli bahkan sebaliknya pemerintah justru harus mengambil manfaat daripadanya," sambungnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hendropriyono lalu menjelaskan judi seharusnya dilokalisasi seperti yang sudah dilakukan di Genting Highland Malaysia. Dia menyebut langkah itu membuat Malaysia lebih mudah mengatur warganya.
"Kita ekspor babi dari Pulau Bulau sehingga mendatangkan devisa, menyubstitusi tembakau dengan talas sehingga tidak berbahaya seperti nikotin. Judi dilokalisir di Genting Highland Malaysia dan legal sehingga lebih mudah diatur agar orang Malaysia tidak beli," ujarnya.
"Prostitusi terlokalisasi sehingga lebih mudah dikontrol daripada menyebar liar dan menjadi penyakit sosial berbahaya yang sulit dideteksi," imbuhnya.
Hendropriyono lalu berbicara mengenai manfaat teknologi online. Dia menyebut teknologi online mampu menghindarkan korban penjualan manusia dan korban dari perjudian.
"Manfaat dari teknologi online adalah menghindarkan korban penjualan manusia dan korban fisik dari perjudian yang nyata. Hukum kita buat untuk mengatur interaksi sosial antarkita, bukan untuk membelenggu individu kita sendiri," kata Hendropriyono.
Lebih lanjut, Hendropriyono berbicara juga perihal Amerika Serikat yang pernah melarang penggunaan alkohol di negaranya. Namun, menurut dia, larangan itu kemudian dicabut karena warga AS tidak mungkin menaatinya.
"Alkohol juga pernah dilarang di Amerika Serikat, tapi karena tidak mungkin ditegakkan kemudian larangan tersebut dicabut. Aturan yang tidak mungkin ditaati harus dicabut karena hanya memberi kesempatan kepada pada oknum penegak hukum untuk korupsi," ujarnya.
(whn/imk)
