Harga Beras Dijaga Awal 2026, SPHP 2025 Diperpanjang hingga 31 Januari

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan stabilisasi harga beras tetap terjaga pada awal 2026 dengan memperpanjang penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras 2025 hingga 31 Januari 2026. Kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi dinamika harga pasca pergantian tahun, sekaligus menjamin akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga sesuai ketentuan.

Perpanjangan SPHP dimungkinkan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah disetujui Kementerian Keuangan atas usulan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Skema RPATA diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025 dan memberi ruang penyelesaian kegiatan yang melewati batas akhir tahun anggaran.

Dengan skema tersebut, Bapanas menegaskan SPHP beras tetap menjadi instrumen utama menjaga keseimbangan pasokan dan harga beras nasional. Adapun program SPHP beras 2026 ditargetkan mulai berjalan pada 1 Februari 2026.

"Bapanas telah menginformasikan kepada Bulog dan stakeholder lainnya, mulai dari pemerintah pusat sampai daerah dan juga Satgas Pangan Polri, bahwa SPHP beras tahun 2025 masih dapat dilanjutkan sampai 31 Januari 2026. Jadi sisa target SPHP beras 2025 sekitar 697,1 ribu ton dapat terus diakselerasi seoptimal mungkin," ungkap Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy dalam keterangannya, dikutip Minggu (11/1/2026).

"Sesuai arahan Kepala Bapanas, Bapak Amran Sulaiman, harga beras harus terus dijaga bagi masyarakat agar sesuai harga yang telah ditetapkan. Stok beras kita melimpah. Dengan adanya beras SPHP ini, masyarakat dapat memperoleh akses beras yang berkualitas terjaga dengan harga yang baik pula," sambungnya.

Hingga akhir 2025, realisasi penyaluran SPHP beras secara nasional telah mencapai 802,9 ribu ton. Kebijakan perpanjangan ini juga ditopang ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog yang mencapai 3,25 juta ton pada akhir 2025. Kondisi tersebut memberi ruang bagi pemerintah melakukan intervensi pasar secara terukur.

Penyaluran SPHP beras 2025 dilakukan melalui berbagai kanal distribusi, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, pasar rakyat, ritel modern, serta kegiatan Gerakan Pangan Murah, guna menahan laju kenaikan harga di tingkat konsumen.

Terkait SPHP beras 2026, Bapanas masih memproses pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) ke Kementerian Keuangan. Namun, target penyaluran SPHP 2026 telah disepakati sebesar 1,5 juta ton berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 29 Desember 2025.

Sebagai catatan, skema RPATA juga diterapkan pada perpanjangan bantuan pangan tahap II 2025 berupa beras dan minyak goreng. Hingga 9 Januari 2026, Bulog telah menyalurkan bantuan kepada 17,582 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) atau setara 351,6 ribu ton beras dan 70,3 juta liter minyak goreng secara nasional.

Sebelumnya, Kepala Bapanas Amran Sulaiman menegaskan ketersediaan beras nasional sangat aman sehingga tidak ada alasan harga beras melampaui ketentuan.

"Stok (CBP akhir tahun) kita 3,2 juta ton. Ini Bapak Presiden, pernah dulu Indonesia mendapatkan penghargaan di 1984 dari FAO. Saat itu stoknya hanya 2 juta ton. Kita sekarang 4 juta ton (stok CBP) pernah diraih dan akhir tahun 3,2 juta ton," papar Amran saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

"Stok beras di horeka (hotel, restoran, catering), tertinggi sepanjang sejarah, di hotel, rumah-rumah, restoran, itu 12 juta ton Bapak Presiden. Naik 49 persen dari tahun lalu. Jadi teman-teman pengusaha, tolong tidak ada alasan harga naik," tegasnya.

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional, stok beras nasional pada awal 2026 mencapai 12,53 juta ton, termasuk stok Bulog dan selebihnya tersebar di rumah tangga produsen dan konsumen, penggilingan, pedagang, serta horeka. Angka ini melonjak 203,05% dibanding stok awal 2024 yang sebesar 4,13 juta ton, dan naik 49,12% dibanding stok awal 2025 yang berada di 8,4 juta ton.

(hsy/hsy)
[Gambas:Video CNBC]