ARTICLE AD BOX
Ternate, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung memastikan bahwa program penghentian operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) lebih cepat atau pensiun dini akan berlanjut di bawah pemerintahan RI Prabowo Subianto.
Yuliot menjelaskan bahwa proyek pensiun dini PLTU ini merupakan program jangka panjang yang akan dilakukan secara bertahap. Dengan harapan target Net Zero Emission pada 2060 dapat tercapai.
"Kita bisa lakukan bertahap untuk daerah-daerah tertentu yang mungkin bisa dengan ketersediaan energi baru terbarukan itu bisa tergantikan, jadi itu bisa kita lakukan percepatan untuk penutupan PLTU tersebut," ujarnya ditemui di Ternate, dikutip Kamis (31/10/2024).
Meski begitu, ia mengatakan proses pensiun dini PLTU akan disesuaikan dengan ketersediaan sumber energi di masing-masing wilayah. Oleh sebab itu, pemerintah akan terus melakukan kajian mengenai rencana tersebut.
"Tapi kalau untuk daerah-daerah lain tentu ini kita akan melihat ketersediaan energi baru dan terbarukannya," ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan berdasarkan hasil studi yang pihaknya lakukan, terdapat 13 unit PLTU yang berpotensi dimatikan operasinya lebih awal. Adapun 13 unit PLTU ini memiliki kapasitas sebesar 4,8 gigawatt (GW) dengan 66 juta ton CO2.
"Di list itu sudah kita identifikasi banyak tuh urutan-urutannya. Nah ini nanti berikutnya gini. Berikutnya kami akan mengeluarkan dalam bentuk Kepmen. Untuk roadmap retirement PLTU," kata dia di Gedung Kementerian ESDM, dikutip Rabu (21/8/2024).
Meski tidak membeberkan secara detail rincian 13 PLTU yang dimaksud, namun ada beberapa nama-nama PLTU yang disebut Eniya. Misalnya seperti PLTU Suralaya di Banten, PLTU Paiton di Jawa Timur dan PLTU Ombilin di Sumatera Barat.
"Nah kalau yang sekarang dibahas itu yang kayak Suralaya, Paiton. Itu termasuk di dalam 13 list itu. Kayak Ombilin di Sumatera. Kalau kita suggest Ombilin itu termasuk yang tercepat dimusnahkan aja bisa itu," ujarnya.
Di samping itu, Eniya membeberkan dari 13 unit PLTU tersebut, beberapa diantaranya apabila dibiarkan saja sebetulnya juga akan mati dengan sendirinya pada 2030. Karena itu, pihaknya memilih skema coal phase down. Dalam skenario ini, operasi PLTU akan dibiarkan hingga berakhirnya kontrak jual beli listrik.
"Karena memang ada umur-umur yang sudah tua. Memang ada. Yang kalau istilahnya Pak Menteri itu natural, pensiun secara natural. Ini dibiarkan juga pensiun. Itu sebelum 2030 ada list-nya itu," ujarnya.
(pgr/pgr)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Temu Dilarang Masuk RI Hingga Inggris Tinggalkan Batu Bara
Next Article Vietnam Bakal Ikut Jejak RI Suntik Mati PLTU 100 Mega Watt