2 weeks ago
18
ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Pengangkatan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai makin mempertegas visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang tata kelola tambang batu bara. Menurut mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, selama ini Jokowi tidak menggubris usulan soal perubahan skema bagi hasil dari penambangan batu bara.
"Kita tahu Presiden Jokowi selama ini tidak menggubris usulan beberapa pengamat agar mengubah skema bagi hasil dari penambangan batu bara," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (20/8/2024).
Ia menyebut, usulan konkret yang pernah dilontarkan pengamat adalah menaikkan porsi bagi hasil bagi pemerintah, atau memberlakukan pajak progresif atas hasil tambang batu bara. Selain tidak menggubris, Jokowi malah mengeluarkan izin bagi ormas keagamaan mengelola tambang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Namun, Presiden Jokowi bukan saja tidak menggubris usulan tersebut, tetapi malah mengeluarkan kebijakan membagi izin usaha tambang bagi ormas-ormas keagamaan," tuturnya.
Ia menyebut, orang yang menyampaikan ke publik ketika kebijakan membagi izin usaha tambang batu bara untuk ormas keagamaan adalah Bahlil. Kala itu, Mantan Ketua Umum HIPMI itu masih menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM.
"Hingga saat ini, Bahlil juga tidak pernah mempersoalkan bagi hasil yang sangat besar untuk pengusaha tambang dan sangat kecil untuk negara yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat," tambah dia.
Andrinof menilai Bahlil cukup eksploitatif dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dalam negeri. Menurutnya, Bahlil menggunakan dalih bahwa cadangan batu bara Indonesia masih besar.
"Padahal, Indonesia tidak termasuk 10 besar negara pemilik cadangan batu bara. Bahlil juga tutup mata bahwa Indonesia adalah negara yang paling eksploitatif dalam mengambil batu bara dan menjadi negara pengekspor batubara nomor satu di dunia," jelas dia.
Oleh karena itu, Andrinof menyatakan dengan besarnya peran Bahlil di dunia pertambangan patut diragukan komitmennya terhadap ekonomi yang berkeadilan dan yang mendahulukan hak rakyat atas SDA.
(ily/ara)
