Buruh Tolak Rencana Kenaikan Upah Minimum Provinsi 6,5 Persen

Ilustrasi.(Dok.MI)

PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi turut buka suara terkait dengan rencana kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 6,5% yang akan diumumkan oleh pemerintah pada 21 November mendatang.

Ristadi mengatakan bahwa pihaknya tidak menyetujui jika pemerintah mengumumkan kenaikan upah minimum 6,5%.

“Sebab apa? Nanti disparitas upah, kesejangan upah itu yang tinggi dengan rendah akan semakin jauh. Ini sangat tidak sehat bagi persaingan dunia bisnis dan juga tidak adil bagi teman-teman pekerja yang mempunyai kehalian atau skill atau kompetensi yang sama dan jam kerjanya yang sama, ini kan tidak adil,” kata dia saat dihubungi, Minggu (16/11).

Sebagai contoh, dirinya menyampaikan bahwa disparitas upah minimum di Bekasi, Jawa Barat yang mencapai Rp5,6 juta sangat jauh jika dibandingkan dengan upah minimum di Banjarnegara, Jawa Tengah yang hanya Rp2,1 juta.

“Nah kalau kemudian pertanyaannya adalah berapa kenaikan yang ideal? Tentu sebetulnya bagi kami kalau kenaikan yang ideal itu adalah inflasi dengan ditambah pertumbuhan ekonomi. Tetapi kalau formulasi ini terus digunakan, maka disparitas atau ketimpangan upah atau kesejangan upah tambah waktu akan semakin semakin tinggi,” imbuhnya.

“Hal ini harus dipikirkan oleh pemerintah, jangan sampai kemudian kenaikan upah ini tiap tahun itu justru menambah ketimpangan kesejangan upah antar daerah,” sambung dia.

Oleh karena itu, Ristadi menyampaikan solusi bagi pemerintah agar kenaikan upah minum provinsi yang masih rendah harus lebih signifikan ataupun harus lebih besar daripada upah minimum provinsi yang sudah tinggi. (H-4)