2 weeks ago
21
ARTICLE AD BOX
Jakarta -
Serikat buruh melakukan aksi demonstrasi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Senayan, Jakarta Pusat siang hari ini, Kamis (22/8). Aksi ini sebagai langkah untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan menolak Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan secara makro, ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Dia menekankan posisi negara saat ini tidak dalam situasi yang tidak baik. Untuk itu, dia mengimbau agar perwakilan rakyat yang menempati kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) jangan sampai menantang rakyat.
"Secara makro ekonomi kita tidak terlalu baik-baik saja, posisi negara tidak terlalu baik-baik saja sekarang makro ekonomi. Oleh karena itu, kami berharap jangan tantang rakyat, jangan uji keberanian rakyat," kata Said Iqbal.
Said juga mewanti-wanti jangan sampai peristiwa 1998 kembali terulang. Menurutnya, apabila hal tersebut terjadi akan memicu krisis konstitusional hingga krisis ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan munculkan perlawanan reformasi jilid 2, itu bisa terjadi krisis konstitusional, mengarah pada krisis politik, tidak menutup kemungkinan akan menjadi krisis ekonomi," jelasnya.
Terkait penundaan Rapat Paripurna DPR RI untuk mengesahkan UU Pilkada, Said akan menunggu perkembangannya. Dia berharap penundaan sidang ini bukan hanya penundaan waktu saja, tapi juga penundaan pembahasan.
Dia memastikan seluruh elemen masyarakat Indonesia akan turun ke jalan. Dia menegaskan hanya meminta agar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tetap ditegakkan.
"Saya bisa pastikan Senin-Selasa dan sulitnya seluruh wilayah Republik Indonesia turun ke jalan melawan kehendak DPR melalui Baleg dan sidang paripurna. Kita hanya minta satu tegakkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi jangan tantang keberanian rakyat jangan tentang keberanian kaum dan teman-teman mahasiswa," pungkasnya.
(ara/ara)
